Bawaslu Menangkan PBB, KPU Siapkah Melawan hingga ke PTUN

Bawaslu Menangkan PBB, KPU Siapkah Melawan hingga ke PTUN

Ketua Bawaslu Abhan mengetok palu menyudahi pembacaan keputusan yang mengesahkan PBB sah menjadi peserta Pemilu 2019, Ahad (4/3/2028) (foto istimewa)

 

JAKARTA – EKSPLORE (4/3/2018, 15:20) – Seakan belum legowo, Komisi Pemiihan Umum (KPU) akan terus melawan PBB bahkan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sikap KPU tersebut menjawab keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) yang memenangkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilu yang sah. Putusan Bawalu dibacakan dalam sidang di Gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad (4/3/2018).

Dalam putusannya, Bawaslu mengabulkan gugatan PBB secara keseluruhan, termasuk memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. “Memutuskan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, ketika itu.

Ada beberapa butir putusan yang dibacakan Bawaslu. Pertama, menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota 2019. Kedua, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019 yang dibacakan KPU pada 17 Februari lalu terbatas pada diktum kedua yang menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019. Ketiga, memerintahkan kepada KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. Keempat,  memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan dibacakan.

Bagaimana sikap KPU? “Kita akan pelajari putusan Bawaslu dulu ya,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Gedung Bawaslu. Menurut Hasyim, KPU akan terlebih dahulu membahas putusan tersebut dengan komisioner lainnya dalam rapat pleno.

Terkait apakah KPU akan melanjutkan perkara ke PTUN, Hasyim menegaskan akan terlebih dahulu mempelajari putusan tersebut. KPU diperkenankan untuk melanjutkan ke PTUN jika tidak menerima putusan tersebut. “Kita akan pelajari dulu. Saya kan ini harus membahas dalam pleno, gimana tindak lanjutnya,” kata dia.

Sebelumnya, KPU dan PBB sudah menjalani lima kali sidang ajudikasi di Bawaslu. PBB melayangkan gugatan kepada Bawaslu pada 19 Februari lalu. Gugatan dilayangkan setelah Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019 yang dibacakan KPU pada 17 Februari lalu, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 secara nasional.

Penyebabnya, PBB tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat. Karena itu PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Belakangan, sikap KPU melunak. “KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu, itu amanah undang-undang,” kata komisioner KPU  Wahyu Setiawan saat dihubungi, Senin (5/3/2018). Menurut Wahyu, pertimbangan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Wahyu, menyusul putusan Bawaslu itu, tidak akan mengubah tahapan pemilu Namun, konsekuensinya, akan ada penambahan nomor urut peserta pemilu. “Konsekuensi logis akan ada penambahan nomor urut peserta pemilu.” tuturnya. (b2/rol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *