Perketat Pesawat Asing Masuk Indonesia dengan PP 4/2018

MANADO – EKSPLORE (4/4/2018) – Kini pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur ruang udara baik untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan udara. Hal menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud).

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi (Sesdep Bidkor) Hukum dan HAM, Brigjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan mengatakan, Indonesia merupakan negara yang berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. “Pemerintah Republik Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya, serta tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia, kecuali setelah mendapat izin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral,” kata Yoseph saat mewakili Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Jhoni Ginting,  pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Hukum Internasional di Hotel Aryaduta, Manado, Senin (2/4/2018).

Yoseph juga menyampaikan, PP No. 4/2018 tersebut dapat menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan konsep untuk menghadapi tantangan dari permasalahan-permasalahan di ruang udara. “Kedua, adalah bagaimana konsep penetapan ADIZ (Air Defence Indentification Zone) yang seharusnya, guna menghindari kerawanan-kerawanan yang terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Susi Arlian Indra Dewi mengatakan, FKK tersebut merupakan tindak lanjut serta apresiasi atas dilaksanakannya PP No. 4/2018. Hadir dalam FKK, Sesdep Bidkor Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Asep Chaerudin; Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Johni Asadoma; Asisten I Pemerintah Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sulut Drs. Edison Humiang; serta pejabat Eselon II dan III Kementerian/Lembaga terkait. (a5)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *