OJK Kembangkan Program Keuangan Berkelanjutan

Washington DC – EKSPLORE (20/04/2018)  Otoritas Jasa Keuangan dan International Finance Corporation (IFC) sepakat untuk melanjutkan kerjasama pengembangan Program Keuangan  Berkelanjutan atau Sustainable Finance yang telah dibangun sejak 2014.

Kesepakatan kelanjutan kerjasama OJK dan IFC dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ethiopis Tafara Vice President and General Counsel Legal, Compliance Risk and Sustainability IFC.

“OJK dan IFC sepakat untuk meneruskan kerjasama dalam pengembangan dan penerapan kebijakan dan regulasi program keuangan berkelanjutan di Indonesia,” kata Wimboh dalam sambutannya saat penandatanganan MoU itu di Washington DC, Kamis  (20/4/2018).

Sejak tahun 2014, IFC telah berkontribusi dalam pembuatan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Fase I, beserta implementasinya termasuk penyiapan regulasi POJK No.51 dan 60 tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Green Bond, program kepedulian, pengembangan sistem informasi keuangan berkelanjutan, dan penguatan SDM lembaga jasa keuangan melalui serangkaian pelatihan.

Selain itu, IFC juga berkontribusi dalam memfasilitas partisipasi OJK dalam forum internasional terutama di Sustainable Banking Network (SBN).

OJK menetapkan dua fase program pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia seperti tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan, yaitu: pertama fase I roadmap (2015-2019) difokuskan pada peningkatan kepedulian industri jasa keuangan mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan dalam mendukung bisnis, dan meletakan pondasi regulasi. Kedua, roadmap (2020-2024) difokuskan pada penguatan implementasi manajemen risiko lingkungan hidup, sosial dan tata kelola oleh Lembaga Jasa Keuangan beserta pengawasannya, serta mendorong inovasi dan pengembangan produk jasa keuangan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement di bidang perubahan iklim.

Menurut Wimboh, tindaklanjut kerja sama dengan IFC akan difokuskan pada penyiapan petunjuk teknis implementasi POJK No.51/2017 Tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik,  khususnya bagi perbankan dan memfasilitasi terbentuknya Satuan Tugas Nasional Keuangan Berkelanjutan. (a1/b3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *