Mulai 1 Juli 2018, Pajak UMKM Turun Jadi 0,5%

SURABAYA – EKSPLORE (22/6/2018) – Mulai 1 Juli 2018, Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh)  buat sektor UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan itu dituangkan dalam bentuk revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013   tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Regulasi itu filuncurkan Presiden Joko Widodo di Gedung JX International (Jatim Expo),  Surabaya,  Jawa Timur, Jumat (22/6/2018). Ikut mendampingi Presiden antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, dan Wamenkeu Prof Mardiasmo.

Saat memberikan sambutan,  Presiden menjelaskan, penurunan pajak UMKM merupakan masukan dari banyak pelaku UMKM yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.   “Saya minta agar dihitung berapa penurunannya.  Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada revisi dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Sudah saya tandatangani,” katanya.

Presiden menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Diharapkan, pelaku usaha mikro meloncat naik kelas  menjadi usaha kecil,  usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah berkembang menjadi usaha besar.

Presiden juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan global yang terjadi sangat cepat. Dunia saat ini mengalami revolusi industri 4.0.

“Saya titip  pesan UMKM agar menyesuaikan, jangan tergantung dengan penjualan langsung. Sekarang jualan online, gunakan Facebook, Instagram, video di Youtube karena memang dunia sudah berubah.  Jangan hanya menunggu di toko kita,  orang lain sudah jualan di internet,” kata Presiden.

Menurut Presiden, dunia usaha harus memahami, mengantisipasi, dan mengikuti perkembangan cara-cara berusaha yang terjadi saat ini.  Jika perubahan tidak dilakukan pasti akan tertinggal.

Sejumlah kebijakan ditempuh pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha. Di antaranya mempersingkat perijinan usaha dan fasilitas pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR)  bagi UMKM.

Menkop dan UKM AAGN Puspayoga berbincang-bincang dengan para pengusaha mikro kecil usai peluncuran Penurunan Pajak UMKM di Surabaya (22/6/2018) (foto humas kemenkop)

Sambutan Pelaku Usaha
Para pelaku UMKM yang hadir di acara tersebut tentu saja menyambut gembira kebijakan penurunan pajak. “Alhamdulillah, saya bisa menambah modal untuk meningkatkan usaha.  Kalau omzet lebih besar akan lebih semangat lagi berusaha,” kata Lenny Kristiana,  pemilik usaha makanan Divenka Food dari Sidoarjo.

Lenny mengaku sudah membayar pajak dalam setahun terakhir ini.  Menurut dia,  penurunan pajak sangat bagus terutama usaha mikro.  Usaha mikro yang menjalankan usaha dengan modal sendiri sangat terbantu dengan turunnya pajak yang harus dibayar.

Pemilik usaha Dapoer B’cik,  Rahmi Aulia juga mengakui turunnya PPh final akan menjadi tambahan modal usaha.  Tiap tahun dia telah membayar pajak usahanya sekutar Rp200 ribu per bulan. “Saya pribadi sangat bersyukur ada pengurangan pajak, berguna untuk tambahan modal,” kata Rahmi.

PPh final 0,5% diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Ketentuan mengenai tenggang waktu (sunset clause) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah tujuh tahun, bagi Wajib Pajak badan tertentu (Koperasi, CV, Firma) adalah empat tahun dan bagi Wajib Pajak perseroan terbatas (PT) adalah tiga tahun.

Selanjutnya Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi maupun Badan yang telah melebihi  sunset clause harus mengacu kembali kepada  ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto atau pembayaran PPh secara normal. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *