Anggaran Pemberdayaan Koperasi dan UKM 2019 Diusulkan Jadi Rp1,291 Triliun

Anggaran Pemberdayaan Koperasi dan UKM 3019 Diusulkan Jadi Rp1,291 Triliun

JAKARTA – EKSPLORE (9/7/2018) – Komisi VI DPR setuju dengan usulan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menambah anggaran belanja 2019 menjadi Rp1,291 triliun. Demikian hasil rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Senin (9/7/3018) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI,” kata Menteri AGGN Puspayoga.

Pada kesempatan itu, Menteri Puspayoga berharap penambahan anggaran untuk tahun 2019 dapat disepakati oleh Komisi VI DPR RI. Puspayoga mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Komisi VI DPR RI serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp1,291 triliun.

Menteri mengatakan, berdasarkan pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp271 miliar dan non prioritas nasional Rp656 miliar.

“Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi,” katanya.

Dalam rapat tersebut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura Djoni Rolindrawan mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM. “Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya,” katanya.

Jhoni bahkan berharap angka tersebut ke depan bisa ditingkatkan lagi agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa optimal. Tahun ini, 2018, Kemenkop dan UKM mendapat jatah anggaran sebesar Rp 944,5 miliar.

Penambahan anggaran tersebut fiperlukan untuk menutupi kekurangan target pada 9 program prioritas. Ke-sembilan program prioritas yang dimaksud adalah; wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

“Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019,” kata Dito Ganinduto, wakil ketua Komusi VI DPR yang memimpin rapat itu.

Rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp927,4 miliar. (b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat