Jusuf Kalla Belum Menyerah

Jusuf Kalla Belum Menyerah

Oleh: Hersubeno Arief*

Berapa jumlah cawapres di kantong Jokowi. Banyak yang menyebut jumlahnya 10 orang, dan kini sudah mengerucut menjadi empat orang. Namun sesungguhnya cawapres Jokowi ada 11 orang. Kalau toh mengerucut, maka jumlahnya setidaknya masih lima orang.

Seperti disebut oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi), nama-nama tersebut adalah : Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, Ma’ruf Amin, Din Syamsuddin, Moeldoko, Mahfud MD, dan Romi sendiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, dan Ketua Umum MUI Kyai Ma’ruf Amin, bahkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok masuk dalam daftar. Di luar itu ada satu nama lagi yang sudah tidak diperhitungkan, yakni Jusuf Kalla.

Ya.. nama JK kembali masuk ke bursa cawapres terkuat Jokowi setelah Partai Perindo mengajukan Judicial Review ke MK UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Perindo menggugat Pasal 169 tentang larangan jabatan capres/cawapres dua kali. Ketentuan ini menjadi penghalang JK untuk maju kembali sebagai cawapres.

Sebelumnya gugatan UU Pemilu yang diajukan Muhammad Hafiz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi di tolak MK. Alasannya mereka tidak punya landasan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan. Menurut MK yang berhak melakukan gugatan adalah parpol yang tidak ikut membahas UU tersebut. Dengan begitu Perindo punya legal standing, dan berhak mengajukan gugatan.

JK, seperti kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi sudah menyatakan kesediaannya untuk kembali mendampingi Jokowi. Syaratnya ada dua. Pertama, demi bangsa dan negara. Kedua, Jokowi memang menghendakinya.

Masuknya JK kembali ke bursa cawapres menunjukkan bahwa Jokowi masih belum yakin dengan alternatif pilihan cawapres yang ada. Selain itu, partai koalisi –termasuk pendatang baru Perindo– masih terus melakukan manuver berebut posisi cawapres. Targetnya cukup jelas, yakni tawar menawar dan bagi-bagi kekuasaan, serta yang tak kalah penting adalah efek elektoral (coat-tail effect). Bila gugatan ini dikabulkan MK, maka Perindo dipastikan akan punya posisi tawar yang kuat. Mereka punya saham besar. Perindo bukan hanya “anak pupuk bawang,” seperti PSI.

JK masih paling kuat

Mengapa Jokowi dan partai pendukungnya masih berusaha menghidupkan kartu JK yang notabene merupakan stok lama itu? Setidaknya ada tiga alasan.

Pertama, dengan angka elektoral yang belum terlalu aman, Jokowi perlu figur yang bisa memperkuat dan menutupi kelemahannya. JK adalah figur yang paling tepat jika dibandingkan dengan cawapres yang lain. Hal itu setidaknya sudah bisa dibuktikan pada Pilpres 2014. Peran JK kian dibutuhkan di tengah polarisasi yang kuat antara kubu pendukung pemerintah versus kubu keumatan.

JK merupakan figur representasi muslim, dan luar Jawa yang sangat kuat. Dalam diri JK terdapat perpaduan simbol Islam modernis dan tradisional yang melekat pada Ma’ruf Amin, Mahfud MD, TGB, Muhaimin, dan Romi sekaligus (5 in 1).

JK adalah salah satu tokoh NU. Saat ini dia menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dengan latar belakang seperti itu dia bisa tetap menjaga kantong-kantong NU yang selama ini menjadi jualan utama Muhaimin, Romi, atau Ma’ruf Amin. Kantong suara NU ini sangat serius digarap oleh Jokowi.

Semasa mudanya JK adalah aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sama seperti Mahfud. Namun dibandingkan dengan Mahfud kader ketokohannya di kalangan alumni PII dan HMI, serta Islam modernis, JK juga jelas jauh lebih kuat. JK juga diketahui sebagai pendukung Anies-Sandi pada saat hiruk pikuk Pilkada DKI berlangsung. Jadi JK setidaknya juga punya kedekatan di kalangan koalisi keumatan.

Sebagai tokoh asal Sulsel, JK selama ini dipandang sebagai representasi Indonesia Timur. Pengaruh TGB tidak apa-apanya bila dibanding JK. Jumlah penduduk NTB sangat kecil dan tidak signifikan. Hanya 4.7 juta jiwa. Ketika terpilih pada periode kedua sebagai gubernur, TGB hanya memperoleh suara 44.37%.

Kedua, aman bagi Jokowi, aman bagi partai pendukung. Bagi Jokowi secara politik JK adalah figur yang cukup aman. Selama lima tahun berdampingan, Jokowi sudah bisa mengukur kekuatan politik JK. Ditambah usia JK yang sudah lanjut, dipastikan energi politiknya sudah berkurang. Dia tidak mungkin melakukan manuver politik yang bisa membahayakan Jokowi. Beda dengan saat JK mendampingi SBY (2004-2009).

Bagi partai pendukung, terutama Ketua Umum Megawati yang punya kepentingan menyiapkan Puan sebagai capres pada Pilpres 2024, JK bukanlah ancaman. Agak sulit membayangkan JK yang sudah berusia 81 tahun akan maju dalam pencapresan 2024. Begitu pula bagi partai-partai pendukung lainnya. Pilpres 2024 akan kembali ke kondisi zero. Tidak ada inkumben.

Secara personal JK juga punya kedekatan dengan Megawati dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Hampir dapat dipastikan bila nama JK yang muncul tidak akan ada resistensi. Begitu pula halnya dengan Muhaimin, maupun Romi. Rasanya mereka akan kesulitan mencari alasan menolak JK. Mereka jelas kalah aura. Dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai “kalah awu.

Begitu juga halnya dengan Golkar. Airlangga pasti tidak akan menolak bila JK yang dipilih Jokowi. Selain kalah senior, kehadiran JK juga akan berdampak positif secara elektoral. JK bagaimanapun merupakan representasi dari Golkar.

Ketiga, bagi kalangan oposisi, manuver JK juga akan membuat terbatasnya pilihan-pilihan figur yang akan disiapkan berhadapan dengan Jokowi. Mereka akan kesulitan bila akhirnya memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Agak sulit membayangkan Anies bersedia head to head dengan JK mengingat kedekatan hubungan personal keduanya. Dalam bulan ini saja media mendapati Anies dua kali menumpang kendaraan JK menghadiri sebuah acara. Pertama saat halal bihalal PP Muhammadiyah (4/7/2018), dan yang kedua saat meninjau venue Asian Games (5/7/2018) JK mengantarkan Anies ke Balaikota.

Anies bagaimanapun adalah salah satu kandidat yang digadang-gadang bisa mengalahkan Jokowi. Syaratnya Prabowo bersedia menjadi King Maker. Nah bila JK akhirnya jadi mendampingi Jokowi kembali, apakah Anies juga tetap bersedia berhadapan? (*)

#penulis adalah konsultan politik dan mantan wartawan senior di satu harian umum nasional di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat