Permenkop Nomor 8 Tahun 2018 Permudah Akses Dana Bergulir

Permenkop Nomor 8 Tahun 2018 Permudah Akses Dana Bergulir

BATAM – EKSPLORE (26/7/2018) –  Hingga pertengahan 2018, penyerapan dana bergulir yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) belum optimal dari target penyaluran 2018 sebesar Rp1,2 triliun.

Dari 225 proposal diajukan ke LPDB, hanya 46 proposal yang sudah lolos mandatory. Mayoritas atau sebanyak 165 proposal dikembalikan agar diperbaiki. “Padahal, yang mengajukan 225 proposal, yang lolos mandatory hanya 46 proposal saja,  ini jelas belum optimal, saya tidak puas,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di depan para kepala Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi se Indonesia yang hadir pada acara Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pembiayaan Formal Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Batam, Kamis (26/7/2018) malam.

Bahkan, kata Braman, pihak Menteri Koperasi dan UKM sudah menerbitkan Peraturan Menkop dan UKM Nomor 8 Tahun 2018 yang mempermudah prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman ke LPDB.  Setidaknya ada tiga persyaratan yang ditiadakan bagi koperasi yang akan mengajukan pinjaman. Yaitu, keharusan memiliki nomor induk koperasi (NIK), sertifikat kompetensi bagi manajer koperasi, dan penilaian kesehatan. “Ketiga syarat itu sangat memberatkan, tapi kalau koperasi bisa menunjukkan ketiga itu, akan menjadi poin yang mempermudah disetujuinya pinjaman yang diajukan,” katan Braman, mantan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo (kiri) bersama Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati (tengah) dan Ketua Umum Kospin Jasa Andy Arslan Djunaid (kanan) yang juga salah satu koperasi penyalur dana bergulir dari LPDB. (foto istimewa)

LPDB mensyaratkan ada 11 dokumen yang harus dilampirkan dalam setiap pengajuan pinjaman ke LPDB. Di antaranya; daftar kebutuhan, akta pendirian koperasi, laporan rapat anggota tahunan (RAT), laporan keuangan, surat izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan bukti status kantor.

Pada sesi yang menghadirkan narasumber Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno itu, Braman berharap kepada para kepala Dinas Koperasi dan UKM agar ikut menyosialisasikan Permenkop dan UKM Nomor 8/2018 yang ditandatangani Menkop dan UKM AAGN Puspayoga pada 26 Juni 2018.

Selain itu, Braman juga menguraikan  langkah optimalisasi penyaluran pinjaman LPDB. Setidaknya ada tiga pola pengajuan proposal. Pertama, melalui Dinas Koperasi di daerah. Kedua, melalui lembaga penjaminan, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang ada di setiap ibukota provinsi. Ketiga, proposal bisa dibawa langsung ke LPDB.

Ada tiga komponen yang bisa mengajukan dana bergulir LPDB, yaitu koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan bank dan bukan bank (LKB/LKBB). LPDB menargetkan tahun ini alokasi pinjaman disalurkan secara syariah sebesar Rp 450 miliar dan Rp750 miliar dengan pola konvensional. Sedangkan alokasi terbesar ke sektor riil yaitu sebanyak Rp 480 miliar dengan bunga 4,5%. Buat kalangan UMKM sebesar Rp 360 miliar dengan bunga 5%, disusul LKB/LKBB Rp240 miliar yang dikenakan  bunga 7%. Melalui koperasi Rp120 miliar dengan bunga 7%.  Untuk pola syariah, diterapkan bagi hasil 70:30.

Mendapat pertanyaan dari sejumlah kepala dinas tentang tingginya bunga pinjaman yang dikenakan koperasi krpada anggotanya, Braman menjamin koperasi tidak bisa seenaknya mematok bunga. “Saya akan kunci di akad pinjaman atau SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip), yaitu maksimal bunga ke anggota koperasi maksimal 13%,” kata Braman yang juga komisaris di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Agar penyaluran dana  pinjaman lebih banyak, kata Braman, LPDB  masih terus menerima proposal baru, bahkan hingga Desember nanti. Tahun lalu LPDB berhasil sekutar Rp1triliun. Sejak mulai dikelola pada 2007 hingga saat ini LPDB berhasil menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp 8,5 triliun.

Kendalanya, LPDB tidak bisa membuka kantor cabang di daerah. Untuk mengantisipasi banyaknya permintaan di daerah, LPDB pun menggandeng Dinas Koperasi dan Jamkrida. “Di samping itu, saya berharap ada pendampingan terhadap koperasi,” tuturnya kepada Eksplore usai acara.

Yang terang plafon dana bergulir LPDB tidak bersinggungan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Ultra Mikro. Plafon KUR Mikro  maksimsl Rp25 juta, plafon kredit ultra mikro msksimal hanya Rp10juta. Sementara itu LPDB dapat menyalurkan pinjaman minimal Rp150 juta untuk koperasi  dan minimal Rp250 juta untuk UKM dan sektor riil. (b6)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat