Koperasi Disiapkan Kelola TPI, Draft Perpresnya Sudah di Meja Presiden

SEMARANG – EKSPLORE(9/8/2018) – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberdayaan  Koperasi sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah ada di meja Prediden Joko Widodo.  Kelak, Perpres tersebut akan menjadi  payung hukum  bagi Pemda untuk  mempercayakan  koperasi  sebagai mengelola TPI.

“Terus kami monitor, mudah-mudahan segera bisa ditandatangani, “ ujar Roby Arya Brata Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, dalam acara Sosialisasi Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan, di Semarang, Senin (8/8/2018). Toby menjelaskan, naskah draf atau Rancangan Perpres tersebut sudah dibawa atasannya Seskab Pramono Anung ke meja Presiden.

Dalam acara yang dihadiri pengurus koperasi perikanan dari Provinsi Jabar, Jatim, Jateng, DKI Jakarta, dan Kalsel itu juga menghadirkan pembicara Kadinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati, Bambang  Sugianto dari Direktorat Pelabuhan Perikanan Ditjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Santoso dari Kadinas Kelautan dan Perikanan Jateng.

Roby menjelaskan,  Seskab menilai kebijakan  pengalihan pengelolaan TPI ke UPTD (Unit Pengelolaan Teknis Daerah)  tidak mampu mencapai tujuan, dan harus diperbaiki. “Tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan nelayan tidak terwujud, berbeda dengan ketika TPI dikelola Koperasi Mina. Selain itu UPTD menjadi lamban karena terbelenggu birokrasi,” katanya.

Itu sebabnya, kata Roby, pemerintah  memiliki solusi yaitu Rancangan Perpres yang akan menyerahkan pengelolaan TPI ke koperasi perikanan. Namun tak semua koperasi perikanan (Mina) bisa mengelola TPI. Tapi, hanya koperasi yang sehat dan memenuhi syarat saja yang akan dipercaya mengelola TPI.

Menurut Roby, saat memberikan pengarahan pada acara Harkopnas ke 71 di Makassar, Presiden Joko Widodo menyatakan koperasi harus dibangkitkan. Dan pengelolaan TPI ke koperasi ini merupakan salah satu jalan  keluarnya, sesuai dengan rekomendasi Dekopin.

Roby menjelaskan, sebelum R.Perpres diusulkan, harus sudah ada permohonan  izin prakarsa, dan  permohonan izin prakarsa tersebut sempat lama berproses di Setkab, mengingat Setkab (selaku pintu terakhir Presiden) perlu memastikan dengan benar dan teliti bahwa kebijakan tersebut tepat dan aman.

Permohonan izin prakarsa telah dimajukan dari Deputi Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet tanggal 9 Mei 2018. Permohonan izin prakarsa telah dimajukan dari Sekretaris Kabinet kepada Presiden tanggal 11 Mei 2018.

Masa Jaya KUD Mina
Di tempat yang sama, Asdep Peternakan dan Perikanan Kemenkop dan UKM Devi Rimayati mengungkapkan, cikal bakal KUD Mina awalnya sekitar 1922,. Saat itu adalah sekumpulan  nelayan dibentuk  untuk menfasilitasi jual beli  ikan  di pelabuhan. Dan  terus tumbuh hingga  pelabuhan  ikan terus berkembang  mencapai 5 pelabuhan besar, 13 pelabuhan nusantara, 46 pelabuhan  pantai, 51 pangkalan pendaratan  ikan.

Masa jaya Koperasi Perikanan atau KUD Mina dinikmati nelayan mulai 1997 menyusul terbitnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri yaitu Mendagri, Menkop dan Mentan. Mrreka sepakat menunjuk KUD sebagai penyelenggara TPI. Saat  itu  jumlah Koperasi  Perikanan di seluruh Indonesia mencapai 144 KUD Mina. Kesejahteraan nelayan begitu diperhatikan oleh pengurus KUD mulai dalam bentuk asuransi nelayan sampai santunan. Sehingga moto masyarakat perikanan saat itu adalah nelayan sejahtera bila koperasi maju.

Namun setelah 2010 ketika TPI mulai dikelola UPTD (Unit Pengelola Teknis Daerah) karena terkait aturan retribusi daerah satu demi satu KUD Mina pun layu, hidup segan mati tak mau, karena kehilangan   bisnis utamanya.  Kini dari 144 KUD itu, hanya menyisakan 48 KUD Mina yang masih mengelola TPI, dan sebagian besar (75%) berada di Jawa Barat.

Inisiatif Rancangan Prespres pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan ini dimulai pada 2015, dimana masih berupa usulan Kemenkop dan UKM dan lalu dibahas dengan sembilan instansi terkait diantaranya KKP, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, dan praktisi KUD Mina. Diharapkan pada 2018, Perpres ini bisa ditandatangani Presiden. Untuk selanjutnya menyeleyakankan peraturan-peraturan dibawahnya.

Sementara itu Bambang Sugianto dari KKP mengatakan, pihaknya tidak bisa menyerahkan begitu saja pengelolaan TPI yang dikelolanya melalui dinas Pemda kepada koperasi perikanan.”selama ini sudah diatur dalam UU otonomi, pengelolaan TPI bisa dilakukan oleh Pemda melalaui UPTD setempat, ,” katanya.

Apalagi KKP sudah memiliki standar KKP yang harus higienis, bersih dan sehat.Area-area dalam TPI juga sudah harsu dipisah, misalnya area bongkar, area pembersihan dan, pelelangan . “Koperasi bisa masuk misalnya sebagai pemasok es  dalam TPI,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Santoso mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah TPI mau dikelola Kopersi Perikanan atau UPTD. Asal, pengelolalannya bisa memberikan manfaat pada semuanya, baik itu nelayan atupun Pemda. “Memang yang terasa kurang sekarang adalah, para bakul tidak semua memiliki uang tunai, tidak seperti dulu dikelola koperasi, dalam hal ini masuklah perbankan untuk mendanai para bakul. Nah kelebihan dan kekurangan itu yang bisa kita bahas bersama-sama,” tuturnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Emma Rachmawati mengatakan, kalaupun Koperasi Perikanan nantinya dipercaya mengelola TPI, ada PR besar yang harus dikerjakan yaitu pembenahan internal koperasi atau revitalisasi koperasi perikanan.

“Selama ini harus diakui, image koperasi masih belum sepenuhnya baik, banyak pengurus yang  maunya untung sendiri sehingga sampai ada anekdot KUD itu singkatan dari Ketua Untung Duluan. Juga manajemen koperasi yang amburadul, teknologi yang tertinggal dan sebagainya,” ujarnya. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *