NK-RAPBN: Kebijakan Populis Menjelang Pemilu 2019

NK-RAPBN: Kebijakan Populis Menjelang Pemilu 2019

Oleh Dr Handi Risza Idris, SE, MEc#

Presiden Jokowi baru saja membacakan Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di depan sidang Paripurna DPR-RI. Adapun tema yang diangkat dalam 2019 adalah “Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Investasi SDM”. Tema tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat ini akan menjadi fokus utama pembangunan tahun 2019 nantinya.

Tema tersebut menunjukkan bahwa PresPres Jokowi melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam keberlanjutan pembangunan. Perubahan tersebut menimbulkan persepsi dimana terjadi kerancuan dari orientasi pembangunan yang berkesinambungan yang telah dijalankan selama ini.

Setelah fokus selama empat tahun terakhir ke pembangunan Infrastruktur, tiba-tiba dalam waktu kurang dari setahun menjelang Pemilu Presiden dimulai, Pemerintah mengalihkan tema pembangunan ke bidang Investasi SDM. Ini memperlihatkan Pemerintah sedang menggunakan kebijakan populis yang akan memikat hati rakyat menjelang Pemilu 2019. Sebagai petahana sah-sah saja beliau melakukannya, tapi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, jelas kebijakan ini tidak akan efektif.

Kebijakan Populis

Proses perubahan orientasi pembangunan dari bidang infrastruktur ke investasi SDM itu akan menimbulkan tanda tanya besar. Apa ukuran perubahan yang digunakan oleh Pemerintah? Apakah kebijakan pembangunan infrastruktur dianggap sudah selesai? Apakah dengan pembangunan SDM yang hanya tersisa satu tahun sebelum masa Pemerintahan berakhir, cukup untuk melakukan pembangunan SDM? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijelaskan oleh Pemerintah kepada maayarakat, karena pada hakikatnya terkait dengan penggunaan uang rakyat yang dikelola oleh Pemerintah.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi tersebut sepertinya pembangunan SDM akan diarahkan kepada pembangunan SDM yang bersifat jangka pendek dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) dan menaikkan gaji ASN, bukan Investasi SDM yang bersifat jangka panjang, seperti riset dan pembangunan, menperkuat beasiswa, membangun pusat pelatihan dan pendidikan, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dari peningkatkan anggaran berbagai program bantuan sosial sekitar 31,9 persen dari Rp287 triliun tahun 2018 menjadi Rp381 triliun pada tahun 2019. Adapun anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 410,4 pada tahun 2018, meningkat menjadi 420,5 triliun pada tahun 2019. Secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen. Dari alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah akan lebih memfokuskan ke program Bansos.

Selain itu, RAPBN 2019 juga akan mengalokasikan kenaikann gaji pokok dan pensiunan pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) rata-rata sekitar 5 persen, mulai tahun 2019. Kedua kebijakan ini semakin menunjukkan politik populis sedang digunakan oleh Petahana untuk meningkatkan simpati dan rasa suka dari masyarakat.

Kualitas Pertumbuhan tidak Membaik

Memasuki tahun ke empat Pemerintahan Jokowi-JK, tidak bisa dipungkiri masih terjadi stagnasi pertumbuhan pada kisaran angka 5 persen. Tetapi Pemerintah masih optimistis, pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada tahun 2019 dengan mematok pertumbuhan pada kisaran 5,3 Persen. Padahal dalam empat tahun terakhir ini target pertumbuhan tidak pernah tercapai. Bahkan kualitas pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan.

Selama Semester I Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,10 persen dari target 5,40 persen dalam APBN 2018. Artinya separuh perjalanan dalam tahun 2018, pertumbuhan ekonomi masih stagnan pada angka 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi juga masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,75 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah hanya berkontribusi 0,16 persen. Investasi menyumbang sebesar 2,54 persen. Bahkan ekspor-impor megalami defisit sebesar 1,13 persen. Artinya sektor rumah tangga masih dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Komposisi penyumbang pertumbuhan per sektor juga tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak disumbang oleh sektor non-treadable seperti sektor informasi dan komunikasi 8,69%, transportasi 8,59, konstruksi 7,35. Sedangkan pertumbuhan sektor tradable masih stagnan, sektor pertanian hanya tumbuh 3,14 %, industri pengolahan 4,50%. Dengan kata lain, sektor yang menggunakan capital intensif lebih dominan dibandingkan sektor yang berbasis labor intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum terlalu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak.

Beban ULN dan Kondisi Rupiah Makin Berat

Tahun 2019 juga akan menjadi tahun yang sulit bagi keuangan negara. Beban utang luar negeri dalam APBN 2019 juga makin besar. Pembayaran bunga utang tahun 2019 akan semakin memberatkan beban keuangan negara. Utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun. Posisi utang pemerintah pusat pada Juli 2018 sebesar Rp 4.235,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 29,74%. Walaupun masih dibawah ambang batas UU, tapi trendnya menunjukkan mengalami peningkatan.

Perekonomian nasional semenjak awal tahun sedang menghadapi tekanan pelemahan rupiah, baik karna faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga FED dan Lira, juga karena faktor internal dimana neraca perdagangan kemudian berdampak terhadap current account negatif. Kondisi tersebut akan semakin memperburuk perekonomian nasional. Pemerintah harus belajar banyak dari kondisi Turki hari ini. Diawali dengan krisis mata uang, kemudian berlanjut menjadi krisis keuangan dan berdampak terhadap liquiditas. Gejalannya hampir sama dengan Turki. ULN yg besar, belanja pembangunan infrasruktur yg sporadis, jatuhnya nilai rupiah sebagai akibat kebijakan suku bunga Fed.

Penutup

Tantangan APBN 2019 semakin berat, perlu fokus dan penanganan yang tepat, tetapi disisi lain Pemerintah terlihat akan lebih banyak mengeluarkan kebijakan populis yang belum tentu efektif dan tepat untuk kondisi saat ini. Kondisi perekonomian nasional hari ini memerlukan fokus dan penanganan yang tepat tidak hanya sekedar kebijakan populis semata, tetapi kebijakan yang komprehensif. Oleh sebab itu, kita mendorong agar Pemerintah perlu fokus dalam menghadapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks. (.)

#penulis adalah ekonom dan calon anggota legislatif/DPR RI Dapil Sumbar-1 dari PKS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *