Lebih Baik Presiden Jokowi Terbitkan PP Penangggulangan Kebakaran Hutan

JAKARTA – EKSPLORE (27/8/2018) – Ada dua kemungkinan bagi Presiden Joko Widodo dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diajukan oleh tujuh orang yang mewakili masyarakat di Kalimantan Tengah. Yaitu menang di tingkat kasasi atau peninjauan perkara (PK) di Mahkamah Agung. Atau, kalua dalam proses hukum tersebut.

Karenanya, Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera menyiapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan (Karhutla).  Terhadap dua kemungkinan itu, konsultan hukum Firman Candra punya tiga solusi buat Presiden. Pertama, melakukan upaya hukum berikutnya yaitu Kasasi. Kedua, bila kalah lagi, bisa melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK (peninjauan perkara).

Namun, Firman menyarankan, langkah yang paling elegan adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait pencegahan atau penanggulangan kebakaran hutan. “Yang lebih elok lagi bila pemerintah membuat PP terkait Kebakaran Hutan dan Lahan,’’ kata Firman kepada eksplore.co.id, Senin (27/8/2018).

Firman Candra (foto istimewa)

Sebelumnya, Presiden dinyatakan kalah di pengadilan tingkat dua, atau banding yaitu Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara yang diajukan Team Leader Forest Campaigner Greenpeace Arie Rompas, dan kawan-kawannya. “Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017.”

Dalam putusannya, PT Palangka Raya juga menghukum para tergugat I, II, III, IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150 ribu. Putusan itu ditandatangani oleh Hakim Ketua Setyaningsih Wijaya dengan anggota Bambang Kustopo dan Pudji Tri Rahadi. Barita itu dilansir di website Mahkamah Agung pekan lalu.

Arie dkk menilai Presiden Joko Widodo telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Sebelumnya, dalam sidang tanggal 22 Maret 2017, hakim PN Palangka Raya mengabulkan gugatan Arie yang tertuang dalam dua keputusan.

Pertama, menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kedua, menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Sebelumnya, ada 12 tuntutan yang diajukan Arie Rompas dkk ke PN Palangka Raya. Yaitu, satu, membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup. Dua, membuat Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tiga, membuat Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Empat, membuat Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Lima, membuat Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup. Enam, membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuh, membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Delapan, membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan. Sembilan, mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap. Sepuluh, memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelas, membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antispasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap. Duabelas, menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.

Selain Presiden, ada enam pihak turut tergugat lainnya, yaitu;  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Atas putusan banding itu, Presiden Jokowi mengatakan, menghargai keputusan PT Palangka Raya tersebut. Namun, pemerintah dapat menempuh upaya ukum berupa kasasi, dan bila kalah lagi, dapat mengajukan PK.  “Kita harus menghormati keputusan pengadilan, tapi kan juga masih ada upaya hukum lebih tinggi lagi, yaitu kasasi,” kata Presiden Jokowi saat berada di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, pekan lalu (Kamis, 23/8/2018).

Apa alasan pemerintah mengajukan kasasi? Masih kata Presiden, kini kasus karhutla sudah turun 85% dibanding tahun sebelumnya.  Capaian tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, hingga peraturan presiden yang dikeluarkan pemerintahan. “(Juga) membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), arahnya ke sana, kita berupaya sangat serius dalam mengatasi karhutla,” kata Jokowi lagi.

Data yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (LHK), menunjukkan luas lahan hutan yang terbakar pada 2015 mencapai 2,64 juta hektare (ha). Kasus serupa pada 2016 menurun 83,4% dan tinggal 438.360 ha. Data 2017 menunjukkan kebakaran hutan meliputi 124.983 ha atau turun 71,48%. (b)

 

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *