Waspadai, Rayuan Koperasi Abal-abal

JAKARTA – EKSPLORE (4/10/2018) – Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk waspada terhadap keberadaan koperasi abal-abal yang menawarkan keuntungan besar atau pinjaman dengan bunga sangat rendah kepada masyarakat. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada dinas yang membidangi koperasi di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi modus penipuan yang mengatasnamakan koperasi.

“Sebelumnya mulai ada iklan yang diduga modus penipuan yang dilakukan oknum dengan dalih menawarkan pinjaman dengan mengatasnamakan koperasi dengan lebih dahulu meminta biaya administrasi melalui transfer ke rekening pribadi oknum,” kata Suparno.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat agar selalu mewaspadai dan tidak terjebak modus penipuan apapun yang mengatasnamakan koperasi tertentu. “Kami berharap masyarakat selalu melakukan klarifikasi dan konfirmasi secara langsung baik kepada koperasi dimaksud atau dapat melalui dinas yang membidangi koperasi pada seluruh kabupaten/kota/provinsi apabila dijumpai surat, brosur, iklan, atau sejenisnya yang diragukan keabsahannya,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga mengimbau agar dinas di daerah dan masyarakat selalu waspada terhadap segala modus penipuan dan tidak perlu menanggapinya. “Kami menyarankan pula agar pihak-pihak yang merasa dirugikan atas modus-modus penipuan tersebut untuk segera melaporkan kepada aparat dengan menyampaikan bukti-bukti yang cukup,” tutur Deputi Bidang Pengawasan ini.

Selain itu, kata Suparno, pihaknya telah melatih para satgas untuk melakukan tugas pengawasan koperasi-koperasi di daerah. Ke depan satgas-satgas akan dilatih agar semakin profesional sesuai dengan kualitas dan standar kompetensinya. “Tapi tetap saja masyarakat harus ikut waspada dan jangan sungkan untuk lapor,” katanya, dalam rilis yang diterima Eksplore, Kamis (4/10/3018).

Ia juga menyarankan masyarakat untuk menanyakan logalitas koperasi mulai dari badan hukum, pengurus, hingga jenis usahanya.

Terhadap koperasi abal-abal itu, Kementerian Koperasi punya kewenangan untuk menertibkan. Mulai dalam bentuk teguran hingga sanksi terberat berupa pencabutan badan hukum.

Suparno yakin masyarakat akan semakin cerdas dalam mengelola informasi sehingga modus-modus penipuan yang mengatasnamakan koperasi dapat diberantas. [b2]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *