Rangkul Bibit Samad, LPDB Ingin Bebas Korupsi

Rangkul Bibit Samad, LPDB Ingin Bebas Korupsi

JAKARTA – EKSPLORE  (8/10/2018) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang dipimpin Braman Setyo tak ingin menjadi instansi yang banyak terjadi tindak pidana korupsi. Karenanya, LPDB-KUMKM menggandeng mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto (BSR). Kebetulan Bibit mendirikan BSR Center.

‘’Dengan adanya kerjasama dengan BSR Center ini, lingkungan LPDB akan menjadi daerah  bebas korupsi,’’ kata Braman Setyo, usai penandatangan naskah kerjasama  kedua lembaga itu di gedung LPDB-KUMKM di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Braman menjelaskan, dipilihnya BSR Center sebagai mitra oleh LPDB karena Bibit memiliki jaringan dan pengalaman yang luas di bidang penegakan hukum. Bibit adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2005-2010, mantan Kapolda,  juga menjadi mitra bidang hukum di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain memiliki BSR Center, Bibit juta merintis Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang kini sudah memiliki 111 pengurus daerah tingkat kota/kabupaten. “Kami ingin Tim  BSR Center selalu mendampingi LPDB jika ada kasus hukum,’’   tutur Braman, didampingi Direktur Umum dan Hukum LPDB Fitri Rinaldi.

Dia tak menolak anggapan bahwa BSR Center  dapat disebut sebagai pengacaranya LPDB, walaupun selama ini sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia. “Bisa saja dikatakan seperti itu. Dan kami ingin rasa percaya LPDB di tingkat staf hingga direksi makin tinggi, tak was-was jika dipanggil polisi dan yang penting tidak sampai melanggar hukum,’’ katanya.

Masalah hukum yang selama ini dialami LPDB adalah kasus kredit macet di tangan debitur. Selama ini, yaitu saat dipimpin Kemas Danial, LPDB mengandalkan kejaksaan untuk membantu mengurai kasus tersebut.

Braman menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 33 jenis tindakan korupsi. Namun dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu; korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, serta adanya gratifikasi.

‘’Intinya, BSR Center akan memberikan masukan kepada direksi tentang upaya penegahan dan good corporate government, serta bagaimana upaya pengamanan selama proses pemberian pinjaman hingga apabila di kemudian hari macet, tidak terjadi permasalahan hokum kepada pegawai LPDB,’’ kata Bram.

Sementara itu, Bibit menjelaskan, BSR Center merupakan satu divisi di bawah GMPK. Sedangkan jenis layanan yang diberikan seidaknya ada empat. Pertama, memberikan pelatihan kepemimpinan yang berintegritas melalui leadership school.

Kedua, membantu penerapan system anti korupsi. Ketiga, memberikan konsultasi atas permasalahan yang dihadapi dalam membangus system anti korupsi.   Keempat, membantu pengawasan penyaluran bantuan sosial  agar dapat dipertanggungjawabkan.  ‘’Kami ingin melalui GMPK mengajak masyarakat tidak tinggal diam terhadap berbagai tindak pidana korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi,’’ kata Bibit usai penandatangan naskah kerjasama tersebut.

Bibit menargetkan GMPK menjadi gerakan masif yang dilakukan masyarakat. Dia berharap berdiri pengurus GMPK di seluruh wilayah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. (ban)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *