Habis Ratna, Muncullah Tito: Beranikah KPK ‘Membidik’ Tito (1)

JAKARTA – EKSPLORE (9/10/2018) – Dasar Tahun Politik. Isu apa saja dapat digoreng menjadi menu trending topic di kalangan media massa maupun viral di media sosial. Kasus cerita hoax yang dibuat Ratna Ratna Sarumpaet terus bergulir sejak pekan lalu.

Banyak yang menduga kasus Ratna sengaja dibuat sebagai pengalihan isu atas berita-berita gawat yang sedang meliputi negeri ini. Berita ‘gawat’ yang dimaksud di antaranya; melambungnya nilai tukar dolar AS atas Rupiah, banyaknya kasus penjarahan akibat lambatnya pengiriman bantuan makanan ke korban gempa dan tsunami di Palu-Donggala, hingga rencana ‘pesta pora’ petinggi IMF & Bank Dunia di Bali.

Belakangan Polri membidik sejumlah pihak di kubu pasangan Capres – Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Awalnya Prof HM Amien Rais. Mungkin nanti Prabowo dan Sandi. Jika keduanya menjadi tersangka sama seperti Ratna yang kini sudah ditahan polisi. Dan gugurlah keduanya menjadi capres dan cawapes, seperti yang diharapkan kubu sebelah, yaitu pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kini muncul lagi isu yang paling gres, yaitu dugaan Tito Karnavian menerima aliran dana dari Basuki Hariman, terpidana kasus suap terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Kasus yang awalnya dibongkar oleh Indonesialeaks  ini meliputi penghilangan barang bukti berupa buku rekening bank yang mmuat aliran dana ke rekening atas nama Tito Karnavian, baik saat menjadi kepala Badan Nasioal Penangulangan Terorisme (BNPT), hingga tak lama setelah diangkat menjadi Kapolri.

Dua penyidik KPK dari unsur Polri, yaitu AKBP Roland  Ronaldy, dan Kompol Harun mendaat sanksi sangat berat, yaitu dipulangkan ke kesatuan asalnya oleh KPK. Keduanya terbukti menghilangkan barang bukti perkara berupa  15 lembar catatan pengeluaran serta diduga menghapus catatan dengan cara memberikan tipp-ex pada nama-nama penerima uang, lalu merobeknya hingga terpisah dari buku bank, pada 7 April 2017. Semestinya keduanya dituntut secara pidana, tapi oleh KPK dikembalikan ke Polri.

Indonesialeaks mendapat dokumen dan bukti-bukti termasuk aksi kedua polisi itu, termasuk catatan buku bank BCA yang memuat nama panggilan pejabat terkenal, termasuk dari Polri, serta kode nama maupun sejumlah instansi negara.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan sebelumnya KPK sudah memeriksa keduanya. Tapi, pemeriksaan belum selesai, pihak Polri sudah keburu menarik pulang Ronald dan Harun. Alhasil, pihak KPK merasa tidak punya kewenangan lagi untuk memeriksa mereka karena statusnya sudah bukan pegawai KPK lagi.

Atas terkuaknya kasus itu, pimpinan KPK diminta tidak menjadi ‘banci’ dengan tidak mengusut kasus tersebut. Sebelumnya, KPK banyak diberitakan gagah berani menangkap tidak hanya bupati, para hakim, walikota, gubernur, menteri, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua DPR. Sekarang, beranikah menangkap Kapolri? Jika tidak, Agus Rahardjo dan pasukannya dinilai tebang pilih kasus, seperti diungkapkan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dia berkomentar lantang soal ini. Biar lebih terang benderang duduk perkaranya, berikut catatan lengkap dari Bambang yang diterima Eksplore belum lama ini. Catatan Bambang diberi judul ‘Pimpinan KPK Harus Introspeksi & Tindaklanjuti Hasil Investigasi Indonesialeaks’. (b1)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *