Survei OECD:  UMKM  Indonesia Terbanyak Serap Tenaga Kerja

NUSA DUA –  EKSPLORE (10/10/2018) – Ini capaian yang menggembirakan bagi Kementerian Koperasi dan UKM.  Sebab, hasil survei OECD (Organization of Economic Cooperation Development) menunjukkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia, yaitu mencapai 70,3 %.

Hasil survei itu dipaparkan pada peluncuran  OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018
di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). Acara itu sebagai rangkaian pertemuan tahuban IMF dan Bank Dunia 2018 di Bali. Acara itu dihadiri  dihadiri juga oleh Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria memaparkan, UKM di Indonesia yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang mencakup sebesar 76,3% pada 2016 atau lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya.

“Meskipun proses konsolidasi telah dilakukan, perbandingan data Sensus Ekonomi 2016 dan data OECD Structural and Demographic Business Statistic (SDBS) menunjukkan bahwa besaran UKM Indonesia masih terbilang kecil dalam skala internasional,” katanya.

Saat memberi sambutan, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan, rekomendasi dari OECD sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia. Menurut Meliadi, ada tiga manfaat, yaitu dalam kaitannya soal KUR, upaya  meningkatkan ekspor produk UKM, serta program kewirausahaan.

“Beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi pemerintah Indonesia sesuai dengan hasil review kebijakan, antara lain menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM,” kata dia. Data itu dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD.

Sementara itu, Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship merupakan studi yang dilakukan oleh OECD terhadap kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai leader dalam pelaksanaan project ini. Dalam proyek ini dimulai sejak 2017 dan telah melibatkan sekitar 30 Kementerian/Lembaga, serta perwakilan asosiasi usaha, akademisi, SME national expert, dan sektor swasta. Pelaksanaan review ini dilakukan dengan menggunakan metoda pengisian kuesioner yang disebar dan diisi oleh kementerian/lembaga.

Selain itu,  OECD melakukan one-week fact-finding mission untuk menggali lebih dalam informasi terkait kebijakan UKM di masing-masing kementerian/lembaga pemangku kebijakan UKM dan kewirausahaan. Dari situ  didapatkan potret kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia yang utuh.

Hasil dari review kebijakan ini memuat sejumlah analisis dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan, serta dapat pula menjadi latar belakang studi dalam penyusunan kebijakan UKM dan kewirausahaan ke depan.

Beberapa rekomendasi OECD lainnya adalah meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM. Contohnya, pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja melalui peningkatan belanja pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas UKM.

Rekomendasi lainnya, mengoptimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.

OECD juga menyarankan dilakukannya monitoring terhadap pinjaman kredit UKM  melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya. Hal itu perlu dilakukan ntuk menghindari adanya risiko kredit macet ( non-performing loan/NPL) serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

OECD juga merekomendasikan agar dilakukan kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM.

Lembaga internasional itu juga menganggap penting upaya untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi UKM di tingkat global melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

Indonesia juga disarankan melakukan amendemen terhadap UU Nomor 23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM. Alasannya,  mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antar daerah maju dengan daerah tertinggal.

Meliadi mengakui Indonesia belum memiliki
strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran dan langkah-langkah program serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM. Itu sebabnya, kata Meliadi, rekomendasi OECD itu mendesak untuk ditindaklanjuti.

“Selain juga juga rekomendasi untuk melakukan integrasi dan penggabungan antar program-program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan. Misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT,” katanya.

Oleh karena itu, kata Meliadi, Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan “Dissemination Workshop Policy Review” ini yang akan dilaksanakan pada 15 November 2018 di Jakarta. Sedangkan Bappenas sendiri telah menggunakan Indonesia Policy Review ini sebagai  studi penyusunan RPJMN 2020-2024. (b4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *