Harga Premium Naik Turun Akibat Tak Ikuti ‘Petunjuk’

JAKARTA – EKSPLORE (16/10/2018) – Kejadian ‘menggelikan’ telah dipertontonkan pemerintah di hadapan rakyatnya. Yaitu, keputusan menaikkan harga premium bersama bahan bakar minyak (BBM) lainnya, termasuk pertamax, pertamax turbo, pertamax dex, dexlite, dan biosolar nonsubsidi. Keputusan itu diambil pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, pagi.

Harga premium semula Rp 6.450/liter di kawasan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.400/liter di luar Jamali. Pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp 7.000/liter di Jamai dan Rp 6.900/liter untuk kawasan non Jamali. BBM yang lainnya: pertamax dari Rp 9.500/liter menjadi Rp 10.400/liter. Pertamax turbo dari Rp 10.700 menjadi Rp 12.250, pertamax dex dari Rp 10.500/liter menjadi Rp 11.850, dexlite semula Rp 9.000 naik menjadi Rp10.500, dan biosolar nonsubsidi semula Rp 7.700/liter naik menjadi Rp 9.800/liter.

Semula, kenaikan harga BBM itu, termasuk premium akan berlaku sejak pukul 18.00 hari Rabu (10/10/2018). Pihak Pertamina berpatokan, kenaikan harga BBM itu merujuk pada harga minyak dunia hingga rata-rata di kisaran 80 dolar AS per barel, Perpres 191/2018 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
Namun, siang hari Jonan kembali membuat pengumuman bahwa atas petunjuk Presiden Jokowi,harga premium tidak jadi naik. Ada apa gerangan?

Satya Widya Yudha, anggota Fraksi Partai Golkar DPR dan Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinant Hutahaean sependapat bahwa ‘drama’ naik dan tak jadi naiknya harga premium itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, yaitu Perpres 191 Tahun 2014. Satya mengungkapkan, saat dirinya duduk di Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam hal penetapan harga BBM.

Rujukannya adalah Pasal 33 UUD 1945. Di situ, pemerintah diwanti-wanti untuk tidak melepaskan ke mekanisme pasar terhadap sumber daya alam yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Karenanya, kata Satya, pemerintah diberi mandat untuk mengatur harga BBM terkait fluktuasi harga minyak dunia setiap tiga bulanan. Itu berlaku bagi BBM yang masih bersubsidi, khususnya premium.

“Kita pernah mengalami adanya kenaikan, bahkan turun terus naik lagi. Namun dari pertengahan tahun 2017 mekanisme yang diberikan hak oleh parlemen kepada eksekutif tidak dijalankan,’’ kata Satya yang kini menjadi wakil ketua Komisi I DPR yang membidnagi masalah politik dan luar negeri. Dia menggantikan Meutia Hafid sejak 4 April 2018. Semula, Satya wakil ketua Komisi VII.

Berita terkait: http://www.eksplore.co.id/2018/10/10/harga-bbm-di-sela-sidang-imf-wb-ada-yang-naik-lagi-dan-batal-naik/

Inilah Perpres 191/2014 Tentang Penyediaan dan Harga Jual Eceran BBM

Dulu, saat Menko Perekonomian dipegang Sofjan Djalil, pemerintah minta peninjauan ulang atau evaluasi harga BBM setia dua mingguan. Namun DPR menolak dengan alasan, jika terlalu cepat, dikhawatirnya menjurus masuk ke mekanisme pasar (market price), yaitu harga ditentukan oleh pasar berdasarkan permintaan dan pasokan.

Satya mengaku tak pusing dengan keputusan Presiden Jokowi untuk tak menaikkan harga premium. Padahal, konsekuensinya adalah menanggung beban biaya operasional premium yang naik akaibat kenaikan harga minyak dunia. “Saya melihat silakan saja kalau memang pemerintah kuat,untuk menahan harga di saat harga minyak dunia naik. Tidak ada satupun orang bisa menghalangi, karena itu adalah cara pemerintah melindungi masyarakatnya,’’ kata Satya dalam acara diskusi bertajuk Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusikah? yang diadakan di Media Center, gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Sementara itu, Ferdinant mengemukakan, ‘’Apa daya bahwa pemerintah sekarang ternyata tidak konsisten dengan aturan yang dibuat, Evaluasi tidak dilakukan periodik, sehingga ketika memang pada saat kondisinya memaksa harga barang ini harus naik, pemerintah jadi kelabakan sendiri, karena inkonsistensi tadi.

Ferdinant yang juga pengamat masalah sosial, hukum, dan energi juga menyoroti istilah subsidi bagi premium. ‘’Yang namanya subsidi harusnya itu berada di tangan pemerintah, di APBN, sekarang ini di APBN dicabut tetapi Pertamina menanggung selisih biaya yang tidak kecil,’’ kata juru bicara Partai Demokrat ini. Dia juga menyoroti keluhan masyarakat yang mengeluhkan langka membeli premium. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *