DPR: Kasus Penembakan Gedung DPR Sebagai Pengalihan Isu

JAKARTA – EKSPLORE (18/10/2018) – Adanya kasus penembakan terhadap ruang kerja anggota DPR di Senayan menunjukkan bahwa sistem keamanan di kompleks gedung lembaga tinggi negara itu kurang memadahi dan DPR telah menjadi sasaran tembak. Artinya, DPR tidak begitu mudah percaya bahwa itu kasus peluru nyasar, artinya ada suatu kesengajaan.

Di sisi lain, jika benar kasus penembakan hingga tiga kali itu merupakan peluru nyasar dari lapangan tembak, diyakini kasus itu bisa saja terulang lagi. Karenanya, DPR minta Sekretariat Negara ,(Setneg) untuk memindahkan atau merelokasi lapangan tembak tersebut, karena di sekitarnya banyak bangunan vital.

Demikian kesimpulan dari Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Tertembak Berkali-kali, Gedung DPR Masih Aman?” di Media Center DPR, Kamis (28/10/2018) dengan narasumber anggota komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi PKS dan Ketua  Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing dari Fraksi Partai Golkar.

“Dengan beberapa lantai,ada satu hal yang dianalisa, gambar-gambar sudah macam-macam saya lihat, cara titiknya, cara tembaknya, dan saya sudah tanya juga dengan beberapa ahli yang menyimpulkan ini bukan latihan kalau menurut beliau, lni ada peristiwa yang lain,” kata Aboe Bakar. Dia sendiri mengaku sudah pernah mengikuti latihan menembak di tempat itu.

Menurut dia, cara memandang peristiwa itu dari kacamata DPR tidak sesederhana bahwa itu peluru nyasar dari lapangan tembak. Sebab, kata dia, kasus itu memang disengaja atau pun untuk mengalihkan isu yang lain, termasuk kasus suap Grup Lippo ke Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan megaproyek Meikarta, hingga merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Namun demikian, dia tak mau mendramatisasi peristiwa itu. Biarlah polisi bekerja secara profesional. “Kadiv Humas Polri jangan terlalu cepat-cepat juga menyimpulkan. Kesimpulannya juga jangan terlalu cepat , lebih baik dengan analisa balistik yang kuat, baru kesimpulan, bahwa patut di duga seperti ini, tuturnya.

Dalam diskusi yang dipandu Ninding Julius Permana, Aboe juga minta agar manajemen lapangan tempat dibenahi, jika perlu direlokasi. Demikian juga sistem keamanan di lingkungan kompleks gedung DPR harus ditingkatkan, “Sebab, kejadian ini bukan pertama kalinya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BURT DPR Anthon Sihombing juga sependapat dengan Aboe. Selsin itu, kata Anthon, BURT DPR memutuskan dua hal. “Pertama, relokasi lapangan tembak,” kata itu.

Kedua, secepatnya mengundang rapat dengan pihak-pihak terkait, termaduk di antaranya Pengurus Perbakin, pengelola Yayasan Gelora Bung Karno, Setneg, maupun Kapolri. Dengan Kapolri, kata Anthon, BURT akan mempertegas kedudukan gedung DPR sebagai salah satu obyek vital berdasarkan UU Nomor 2/2002 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63/2004.

Anthon menjelaskan, pihaknya sedang menggodok kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait masalah oengamansn kompleks gedung DPR. Beberapa waktu lalu, pengamanan gedung DPR pernah dipimpin oleh perwira menengah polisi berpangkat kombes atau setingkat kolonel di jsjaran TNI. “MoU itu kita mintakan agar bintang 2 komandan polisinya di sini,” kats Anton yang pernah menjadi anggota Perbakin (Persatuan OR Menembak Indonesia).

Menjawab pertanyaan perlu tidaknya kaca gedung DPR dilapisi antipeluru, Anton mencontohkan banyak gedung kementerian dan lembaga negara lainnya yang sudah lebih dulu dipasang antipeluru. Karenanya dia menolak anggapan memasang antipeluru sebagai buang-buang anggaran. “Yang memakai antipeluru itu gak mahal,” katanya.

Anggaran DPR Dianaktirikan

Pada kesempatan itu, Anton juga mengungkapkan kekesalannya atas petlakuan tidak adil atas alokasi anggaran tahunan untuk DPR. “Kalau di sini PNS eselon 3 , Kabag udah dapat mobil, tapi nggak dapat sopir, nggak dapat bensin. Harusnya, kalau eselon 3 dah dapat mobil, dapat supir dan dapat bensin. DPR itu dapat apa?” keluh Anton, mewakili aspirasi sekitar 6.800 orang PNS di gedung DPR, termaduk DPR dan MPR.

Tahun ini, DPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,7 triliun. Untuk tahun anggaran 2019, DPR mengajukan kenaikan menjadi Rp7,72 triliun. Sebelumnya, Anthon menjelaskan, dari Rp7,72 triliun itu, sebanyak Rp4,86 triliun di antaranya untuk satuan kerja Dewan, Rp3,93 triliun untuk penguatan kelembagaan. Selebihnya, Rp 926,7 miliar untuk pelaksanaan fungsi DPR.

Khusus untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR, kata Anthon, diusulkan anggaran sebesar Rp2,85 triliun. Ada juga usulan sebesar Rp 68,3 miliar untuk program dukungan keahlian fungsi Dewan.

Bandingkan. “Satu Kesetjenan Departemen, paling pegawainya 200 orang , itu ada anggarannya sampai Rp600 miliar sekian. Bikin undang-undang di sini Rp5 miliar. Di satu Dirjen ngurus dokumen-dokumen standar ada Rp68 miliar, itu Bapenas loloskan,” ujar Anthon lagi. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *