LPDB Ingin Tingkatkan Market Share Keuangan Syariah

JAKARTA – EKSPLORE (19/10/2018) – Kontribusi keuangan syariah terhadap penyaluran dana yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sangatlah kecil, hanya 5,3 %. Karenanya, LPDB di bawah kendali Dirut Braman Setyo bertekad menaikkan sebanyak-banyaknya market share keuangan syariah.

‘’Kita dari LPDB mendorong bagaimana bisa berkontribusi meningkatkan market share keuangan syariah yang saat ini hanya 5,3%,’’ kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo. Karena itu, kata dia, Berbagai upaya strategis dilakukan LPDB-KUMKM dalam mengakselerasi keterlibatan berbagai lembaga pembiayaan syariah dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia khususnya yang menerapkan pembiayaan pola syariah.

Salah satu program konkretnya, Direktorat Syariah akan  mengadakan Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada 27-29 November 2018 di Balai Kartini, Jakarta. Salah satu kegiuatan utama dalam acara itu adalah table talk, yaitu forum untuk mempertemukan LPDB-KUMKM dengan para stakeholder seperti koperasi syariah, bank syariah, BPR syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah.

“Lewat table talk, akan diadakan approval massal calon mitra LPDB-KUMKM yang mengajukan pinjaman lewat skim pembiayaan syariah,’’ kata Braman dalam pertemuan dengannya dengan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) di Jakarta, yang dipandu Kabag Humas dan Advokasi Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (19/10/2018).

LPDB-KUMKM berharap, approval massal itu dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penyaluran dana bergulir yang dikelolanya. “Insyaf juga focus pada arah baru keuangan syariah yang lebih inklusif dan banyak menitikberatkan pada usaha mikro. Kami juga ingin mendorong agar muncul lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang lebih banyak lagi,’’ kata Braman yang didampingi Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Imam Pribadi.

Braman berharap, LKMS itu dapat berfungsi sebagai lembaga inklusi bagi masyarakat atau memberi akses ke perbankan. LKMS juga dapat dijadikan sebagai instrumen keuangan yang fokus melayani kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil.

Menjawab pertanyaan tentang kelembagaan keuangan inklusi, Iman ikut menjelaskan, untuk menjadi lembaga inklusi, LPDB-KUMKM telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan dana pinjaman. Nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah ditandatangani dengan berbagai  pihak.

“Antara lain Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi, lembaga penjamin, perguruan tinggi, lembaga financial technology (fin-tech), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), BUMN, dan lembaga lainnya,’’ kata Iman. Bahkan, LPDB-KUMKM sudah menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar kepada Universitas Prasetya Mulya. Dana itu dapat dimanfaatkan oleh para wirausaha pemula (WP) di daerah. Tercatat, ada 147 usaha mikro yang dibina dan sudah ada yang naik kelas.

Tahun ini, hingga Oktober, LPDB sedang memproses pinjaman lewat jalur syariah sebanyak 15 proposal dengan plafon sebesar Rp 342,5 miliar. Pada saat yang sama, LPDB-KUMKM juga memproses sebanyak 26 proposal berpola konvensional dengan plafon sebesar Rp845,74 miliar. Jadi total dana yag bakal disalurkan hingga akhir tahun dapat mencapai Rp 1.188.241.165.000. “Jadi kami optimistis penyaluran dana bergulir tahun ini sebesar Rp1,2 triliun bakal tercapai,’’ kata mantan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM ini.

Hingga Oktober 2018, diakui Braman, dana yang tersalur baru sebesar Rp28,5 miliar saja atau sebear 3,21% dari target. Mengapa baru tersalur 3,21%? Braman memberikan tiga alasan. Pertama, LPDB-KUMKM sedang menempuh langkah moratorium yaitu tidak menyalurkan dana,  karena harus memverifikasi data atau proposal yang belum dilayani oleh manajemen lama sejak 2015 hingga 2017. “Ada 1.170 dokumen yang beum dilayani atau diverifikasi,’’ katanya.

Langkah kedua, membenahi peraturan dan kebijakan untuk mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08 Tahun 2018 yang mempermudah akses permodalan ke LPDB-KUMKM. Langkah ketiga, melakukan pembenahan proses bisnis agar tidak terjadi lagi masalah di kemudian hari. ‘’Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi seluruh data yang ada dan sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan seluruh regulasi agar tidak terjadi kesalahan penyaluran sekaligus mempemudah akses pendanaan dari LPDB-KUMKM bagi seluruh pelaku koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia,’’ tutur Braman, mantan Kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Menjawab pertanyaan tentang kasus hukum yang dialami LPDB-KUMKM, Braman menjelaskan, ada sebanyak 9 orang staf LPDB yang diproses hingga pengadilan. Sebanyak lima orang di antaranya sudah diputus oleh pengadilan dan menjalani hukuman yang rata-rata 1-2 bulan. Dua orang di antaranya sudah selesai menjalani hukumannya.  (b1)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *