Empat Tahun Kewirausahaan Jadi  Program Prioritas Kemenkop

JAKARTA – EKSPLORE (25/10/18) – Selama empat tahun pemerintah Presiden Jokowi – Wapres nb  di sektor koperasi dan UKM. Hal itu ditempuh untuk mengejar ketertinggalan jumlah rasio wira usaha  dari negara lain. Melalui kewirausahaan diharapkan mampu menumbuhkan budaya ekonomi mandiri bagi masyarakat. Bukan sebagai pencari kerja, tapi pencipta lapangan kerja.

Sejumlah program yang dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM telah berdampak meningkatnya rasio kewirausahaan. Tahun 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4%,  tahun 2016 naik menjadi 3,1%

“Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5%,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada acara paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, Rabu (24/10/2018) di Jakarta.

Menteri Puspayoga yakin dan optimistis tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7%), Malaysia (5%), dan Thailand (4%).

Sejumlah program telah dilakukan, yaitu dalam bentuk Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP dilaksanakan kerjasama dengan 59 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Melalui dua gerakan ini, kata Puspayoga, pemerintah telah memberikan pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Selain itu diberikan pula fasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.

Puspayoga menambahkan, mendukung penguatan UMKM agar berdaya saing, kredit usaha rakyat (KUR) telah menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan.

Dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun tahun 2018, per September 2018 sudah tersalurkan sebesar Rp100,1 triliun kepada 3.797.547 orang. Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditambah jumlahnya. Sekarang baru Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).

“Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata,” kata  Menkop.

Sementara ituiisecara terpisah, Manajer KSP Guna Prima Dana I Wayan Suyatna mengatakan, pihaknya sudah menjalankan proses cukup panjang dan ketat. “Saat ini, permohonan kami sudah berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam tahap mensinkronkan IT KSP Guna Prima Dana dengan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program, red.) di OJK”, ungkap Suyatna.

Menurut Suyatna, pihaknya kini tengah menyesuaikan sistem IT yang dimiliki KSP Guna Prima Dana agar sesuai dengan format dari OJK. “Saya berharap, akhir tahun ini, KSP Guna Prima Dana sebagai koperasi penyalur bisa segera dilaunching. Karena, saya yakin bahwa bisa diserap oleh seluruh anggota koperasi,” imbuh Suyatna.

Sebagai tahap awal KSP Guna Prima Dana akan menyalurkan KUR sebesar Rp10 miliar. KSP yang lahir pada 27 September 2001 itu sudah memiliki anggota sebanyak 428 ribu orang. Sedangkan, total asetnya sebesar Rp116 miliar. “Mayoritas anggota KSP Guna Prima Dana merupakan pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Badung. Di antaranya, bergerak di sektor usaha homestay, kerajinan, laundry, rent car, dan sebagainya,” tukas Suyatna.

Selama ini, KSP tersebut menyalurkan kredit kepada anggota dengan bunga sebesar 18% per tahun. Artinya, bila dengan skema KUR, maka KSP Guna Prima Dana bisa memberikan bunga kredit lebih murah, yaitu 7% per tahun. “Kita sudah koordinasi dengan kementerian terkait yaitu Kemenkop dan UKM dan Kementerian Keuangan, termasuk perusahaan penjaminan. Kita tunggu hasil prosesnya yang kini sudah ada di OJK,” tandas Suyatna.

Sementara itu, Asdep Simpan Pinjam Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein menjabarkan, koperasi yang ingin menjadi penyalur KUR harus mengajukan diri ke Kemenkop dan UKM. Selanjutnya, akan dievaluasi kelayakan dan kinerja usahanya oleh tim dari Kemenkop dan UKM. “Setelah lolos evaluasi, lalu kita tetapkan sebagai calon penyalur KUR. Dengan ketetapan tersebut, koperasi yang bersangkutan harus melapor ke OJK. Dimana sistem IT koperasi harus sinkron dengan format IT atau SIKP yang ada di OJK”, papar Husein.

Setelah lolos di OJK, kata Husein, maka akan dilakukan tahap terakhir, yaitu MoU dengan Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM terkait dengan program subsidi bunga KUR. “Kemenkop dan UKM harus memastikan bahwa koperasi sebagai penyalur KUR merupakan koperasi yang sehat dan berkualitas. Sebelumnya, kita sudah harus menelisik rasio-rasio usaha koperasi tersebut. Baik dari sisi Loan Deposit Ratio (LDR), rasio permodalan, Non Performing Loan (NPL), dan sebagainya”, pungkas Husein.

Menurut Menkop, selain dengan KUR,  Kementerian Koperasi juga sudah berhasil mengakomodasi keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan  menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku koperasi dan UMKM. Ketentuan itu berlaku bagi mereka yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar perper ta. (b1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *