Digitalisasi Tahapan Pemilu Jangan Malah Buka Ruang Konflik

Digitalisasi Tahapan Pemilu Jangan Malah Buka Ruang Konflik

JEMBER – EKSPLORE (12/11/2018) – Ferry Mursidan Baldan mengingatkan semua pihak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau era digital untuk menunjang proses dan tahapan pemiilu dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, digitalisasi tahapan pemilu & pilpres jelas memberi banyak manfaat. Misalnya dalam menyampaikan visi dan misi maupun narasi untuk nembangun opini publik serta mengoptimalkan tahapan pemilu.

Ferry mencontohkan, digitalisasi politik dalam tahapan kampanye dan kontrol penghitungan suara akan menambah kualitas sebuah pemilu. Sayangnya satu hal penting yang belum bisa diterapkan digitalisasi dalam Pemilu 2019 adalah proses pemungutan suara (e-voting) di TPS. Karena, validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum berbasis Data Penduduk sebagaimana dimaksud Sistem Administrasi kependudukan berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan diadakannya pelaksanaan pemilu, yang serentak, peserta pemilu dapat menyampaikan laporan lengkapnya melalui saksi di TPS. Seperti jumlah pemilih yang datang, jumlah surat suara yang rusak, sisa surat suara dan hasil penghitungan suara pada tiap jenis pemilihan. Pemilu serentak meliputi; pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pilleg). Pilleg meliputi; DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kota/Kabupaten.

“Sementara dalam konteks penggalangan dan media interaksi dalam pemilu, digitalisasi politik justru berpotensi membuat masalah baru dalam proses politik,” kata Ferry yang juga direktur Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga D Uno.

Hal itu disampaikan Ferry dalam Seminar Nasional “Signifikansi Politik Digital dalam Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019” di kampus Universitas Jember, di Jember, Sabtu (10/11/2018). Seminar juga menghadirkan tiga narasumber lainnya. Yaitu; Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqqowam, peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati yang juga penulus buku “Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia.” Satu pembicara lag adalahi mantan Wakil Ketua BPK Ali Masykur Musa yang juga mantar politisi PKB ini.

Menurut mantan ketua Komisi II DPR ini, dalam kegerangan yang diterima Eksplore kemarin,   digitalisasi proyek pemilu itu juga bisa membuka potensi konflik. Jika keliru dalam menggunakan teknologi digital, kata Ferry, akan membuat proses politik berpotensi menjadi ruang konflik, baik di antara peserta pemilu maupun  antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maupun di kalangan pemilih. (b3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *