Kemenkop dan UKM Siap Lindungi UKM dan Koperasi

Kemenkop dan UKM Siap Lindungi UKM dan Koperasi

SURABAYA – EKSPLORE (23/11/2018) – Kebijakan yang membolehkan asing menguasai 100 % sektor-sektor yang menjadi andalan kelompok koperasi dan UKM membuat banyak pihak kalang kabut. Termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), kepala daerah, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Agar tak menumbuhkan kepanikan di kalangan koperasi dan UKM (KUKM), Kementerian Koperasi dan UKM pun memberikan jaminan perlindungan kepada KUKM. Seperti diungkapkan Staf Ahli Bidang Ekonomi MakroKemenkop dan UKM RS Hanung Harimba Rachman, rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 masih akan dibahas oleh Presiden. Namun dipastikan relaksasi tersebut khususnya yang terkait bidang usaha UKM dan koperasi tidak untuk mematikan daya saing UKM dan koperasi di tanah air.

“Daftar bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI adalah bentuk usulan tim kepada Presiden. Selanjutnya Presiden yang akan mengambil keputusan, tentu akan mendengar usulan dari semua stakeholder,” kata Hanung, di Surabaya (22)11)2018).

Hanung menjelaskan instrumen perlindungan bagi UKM sudah jelas, yaitu adanya pembatasan investasi asing di sektor UKM minimal Rp 10 miliar. Hanung juga menekankan tidak semua bidang usaha UKM bisa dimasuki investasi asing. Hanya beberapa jenis usaha itupun dengan berbagai pertimbangan.

Diketahui, ada lima bidang usaha UKM yang masuk daftar relaksasi DNI, yaitu  Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian, warung internet, Industri percetakan kain, Industri kain rajut khususnya renda, dan perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

Menurut Hanung yang belum genap sebulan dilantik jadi staf ahli Menkop, relaksasi DNI bidang usaha sektor UKM dilandasi berbagai pertimbangan. “Beberapa pertimbangan antara lain, ternyata bidang usaha itu tidak cocok untuk UKM, karena investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari Rp 10 miliar, seperti percetakan kain dan impor masih besar,” kata Hanung.

Terkait warung internet yang juga akan dilepas dari DNI karena saat ini hampir tidak ada lagi investasi di bidang usaha tersebut.  Sementara untuk bidang usaha perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, pemerintah akan mewajibkan dengan skema kemitraan.

Untuk itu, Hanung menekankan pemerintah tetap memberi perlindungan bagi UKM apalagi sektor inilah yang memberikan lapangan kerja terbesar di dalam negeri. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga ingin  menaikkan daya saing para pelaku usaha dengan mengurangi perizinan. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *