Kemenkop dan Empat Kementerian Dapat Anugerah Kepatuhan Ombudsman 2018

JAKARTA – EKSPLORE (11/12/2018) – Kementerian Koperasi dan UKM serta empat kementerian lainnya mendapat Anugerah Kepatuhan 2018 dari Ombudsman RI. Mereka mendapat predikat kepatuhan pelayanan publik tinggi atau masuk dalam daftar zona hijau.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menerima langsung penghargaan tersebut dari Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam acara Pemberian Anugerah Kepatuhan 2018 itu berlangsung di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Puspayoga berharap penghargaan yang diterima akan menjadi pemacu semangat aparat birokratnya untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan publik.

“Ini kerja bersama dengan teman-teman yang ada di kementerian untuk mengikuti aturan dalam UU Nomor 25 itu (UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) tinggal kita tingkatkan lagi, karena ini kan masuk nominasi,” ungkap Puspayoga usai acara penganugerahan.

Sedangkan empat kementerian lainnya yang juga menerima Anugerah yang sama adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertahanan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan satu-satunya lembaga yang mendapat Anugerah Kepatuhan 2018 dengan predikat tinggi.

Ada empat kementerian lainnya yang mendapat predikat kepatuhan sedang atau masuk dalam daftar zona kuning, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Agama.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten. Hasil survei menyatakan tidak ada satupun kementerian yang masuk zona merah.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan sudah tidak adanya kementerian yang masuk zona merah menjadi satu indikasi bahwa kualitas pelayanan publik di kementerian meningkat.

“Diharapkan tahun depan semua kementerian sudah bisa masuk ke zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi,” kata Adrianus.

Dia menjelaskan, indikator penilaian survei Ombudsman berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus di antaranya kaum disabilitas, ibu menyusui, dan manula. Survei ini menunjukkan sebesar 11,23% atau 63 produk layanan bagi pengguna kebutuhan khusus.

Untuk kategori lembaga, Ombudsman memasukkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam daftar zona merah. Sedangkan Polri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) masuk dalam daftar zona kuning.

Ada 10 provinsi masuk dalam daftar zona hijau dari 16 privinsi yang disurvei
Empat provinsi lainnya masuk dalam daftar zona kuning dan 2 provinsi mendapat predikat kepatuhan rendah atau masuk daftar zona merah.

Ombudsman juga menetapkan, dari 107 pemerintah kabupaten, 48 di antaranya masuk dalam daftar zona merah, 88 kabupaten masuk zona kuning, dan 63 kabupaten zona hijau.

Sementara itu, untuk kategori pemerintah kota (pemkot) dari 49 yang disurvei, 9 pemkot di antaranya masuk zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 22 zona kuning, dan 18 masuk zona hijau atau mendapat predikat kepatuhan tinggi. (ban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat