Seperti Pemerintah, KSP Harus Terapkan Tata Kelola Keuangan Yang Bertanggung Jawab

BANDAR LAMPUNG – EKSPLORE (16/12/2018) – Tidak hanya instansi pemerintah saja yang harus menerapkan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab (good corporate governance (GCG). Tapi, hal itu juga berlaku bagi koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP). Prasyarat itu diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto,  dalam acara Sosialisasi Implementasi Prinsip Keuangan yang Bertanggungjawab dan Sistem Pelaporan Informasi Kredit UMKM, di Bandar Lampung,  Jumat (14/12/2018), menuturkan, “Prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab, antara lain adalah transparansi, pencegahan pemberian pinjaman berlebih, pelayanan yang adil, edukasi dalam pengelolaan keuangan baik bagi pengurus/pengelola koperasi maupun anggotanya, kerahasiaan dan keamanan data anggota, kepatuhan dan tatakelola, penanganan sekaligus penyelesaian keluhan anggota, dan hubungan antar jaringan.”

Dengan menerapkan keuangan yang bertanggungjawab, kata Luhur, akan meningkatkan efisiensi pengelolaan, meningkatkan produktivitas dan loyalitas anggota. Pada akhirnya akan memperkuat kelembagaan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Acara itu digelar oleh International Finance Corporation (IFC)-World Bank Group bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan peserta dari berbagai Koperasi Simpan Pinjam.

Analisis Senior Spesialis Keuangan IFC-World Bank Group Nazurwan mengatakan, KSP/KSPPS sebagai intermediator antara anggota dengan pengelolanya harus bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan.

Dana yang terkumpul dari anggota maupun pinjaman/kredit perbankan, kata Nazirwan, tidak hanya disalurkan atau dipinjamkan kepada anggota, akan tetapi bagaimana pemanfaatan dan pengembaliannya, sehingga piutang anggota kepada koperasi tidak tinggi/banyak.

“Dengan menerapkan keuangan bertanggungjawab, maka tidak akan ada penipuan dan anggota akan sejahtera serta meningkatkan daya saing koperasi,” kata Nazirwan.

Untuk itu, dari serangkaian kegiatan sosialisasi implementasi keuangan yang bertanggungjawab yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah antara lain Yogyakarta, Bali, Makasar, Medan, dan Lampung, akan disusun bersama Deputi Bidang Pembiayaan dalam suatu pedoman, sehingga dapat dijadikan acuan bagi KSP dan KSPPS. (b2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *