KPK Diminta Periksa Kontrak Hutchison di Terminal Petikemas Koja

JAKARTA – EKSPLORE – (18/12/2018) – Untuk kesekian kalinya, Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) mengingatkan pemerintah betapa meruginya perpanjangan kontrak perusahaan tempat mereka bekerja jika memperpanjang kontraknya dengan Hutchison Port Holding (HPH). Mereka juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa direksi JICT terkait pengelolaan Terminal Petikemas Koja. Karena, negara potensial dirugikan hingga triliunan rupiah.

Puluhan pekerja pelabuhan kembali berunjuk rasa. Jika Senin (17/12/2018) mereka mendatangi gedung Kementetian BUMN, hari ini mereka menggeruduk gedung KPK. Sebagai simbul keprihatinan, unjuk rasa mereka unik, menggelar puluhan payung hitam memaknai berlarutnya pengusutan kasus  perpanjangan  kontrak HPH di JICT.

Sekretaris Jenderal SP-JICT M Firmansyah menegaskan bahwa kritik perpanjangan kontrak JICT-Koja murni didasari kepada temuan BPK terkait kerugian negara Rp6 triliun maupun pelanggaran Undang-Undang. Kasus JICT-Koja murni penegakan hukum dan  kedaulatan negara.
Ada sejumlah alasan bagi SP-JICT yang berjuang habis-habisan menolak kebijakan direksinya. Pertama, penolakan atas perpanjangan kontrak JICT-Koja punya daear hukum, yaitu berdasarkan pada temuan BPK terkait kerugian negara Rp6 triliun dan pelanggaran Undang-Undang. Peraturan perundangan yang dilanggar meliputi; UU 17/2008 tentang Pelayaran terkait tidak adanya izin konsesi; PerMen BUMN Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG, PerMen BUMN No PER-06/MBU/2011 tentang Pendayagunaan Aktiva Tetap. Persoalannya karena Hutchison ditunjuk langsung tanpa syarat sah. Lalu, Permen BUMN Per-15/MBU/2012 tentang Pengadaan yang Kompetitif, Adil, dan Wajar.

Kedua, tidak ada hubungan antara nama baik negara Hong Kong atau program investasi pemerintah dengan pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara oleh Hutchison dalam kasus kontrak JICT-Koja. “Kecuali memang Hutchison ingin bermanuver secara hukum dan mencari pembenaran,” kata Firmansyah.

Lagi pula, kata Firmansyah,  dengan tegaknya aturan, malah akan memberi kepastian hukum kepada investor dan menghapus area abu-abu yang sering digunakan pemburu rente atas nama investasi.

Ketiga, SP-JICT menyatakan, Hutchison seolah ingin mengaburkan fakta substansi pelanggaran aturan dan kerugian negara kasus kontrak JICT-Koja. Hutchison melempar isu yang tak substansial bahwa pekerja JICT memiliki gaji terbesar se-Indonesia sehingga tidak dibenarkan melakukan aksi protes pengembalian aset nasional pelabuhan.

“Lagi pula urusan gaji pekerja JICT adalah soal hubungan industrial yang berkeadilan antara perusahaan dan pekerja,” tuturnya mengkritisi sikap Riza Erivan, Wakil Dirut JICT yang mewakili Hutchison yang menolak sikap SP-JICT. Hal ini sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) JICT.

Menurut Firmansyah, jika Riza atau siapapun mempermasalahkan hal non-substantif ini, patut dicurigai jangan-jangan mereka adalah antek-antek Hutchison atau pemburu rente yang tidak ingin kepentingannya diganggu.

Selain itu diyakini, pihak manajemen secara sistematis telah melakukan kriminalisasi terhadap lebih dari 10 aktivis SP JICT yang mengkritisi perpanjangan kontrak ilegal JICT-Koja dan melakukan PHK massal 400 pekerja terampil. Mereka yang berserikat digantikan ratusan pekerja baru yang nihil pengalaman.

Jika dikatakan kontrak baru JICT-Koja menguntungkan semua pihak, SP berpendapat sebaliknya, ini omong kosong besar. Keuntungan JICT-Koja per tahun rata-rata Rp 3-4 triliun. Ternyata,  Hutchison hanya membayar uang muka sekitar Rp2 triliun dan uang sewa per tahun sebesar Rp1,2 triliun. Itupun  dibayarkan oleh JICT dan Koja kepada negara bukan oleh Hutchison. “Jadi, alangkah untungnya jika kedua pelabuhan ini bisa dikelola negara tanpa harus diperpanjang kepada Hutchison,” tutur Firmansyah.

Efisiensi besar-besaran yang dilakukan manajemen, justru berakibat fatal. Mulai dari pengurangan frekuensi perawatan alat sampai pengurangan hak kesehatan pekerja. Sehingga tidak heran tingkat  kecelakaan kerja JICT mencapai rata-rata ratusan kejadian per tahun di tahun 2018 dan mengakibatkan 5 pekerja meninggal. Bahkan tingkat kematian pekerja karena isu kesehatan dalam 1 bulan terakhir mencapai 3 orang. Satu di antaranya meninggal karena serangan jantung akibat dugaan pemaksaan dari manajemen agar pekerja tersebut pensiun dini.

Lebih menyedihkan, dengan segala kontroversi manajemen, Hutchison terus memaksakan perpanjangan kontrak di JICT dan Koja tanpa alas hukum.

Karena itu, SP-JICT minta pemerintah wajib bersikap atas nama hukum Indonesia. “Negara tidak boleh kalah dengan manuver dan pelanggaran aturan oleh asing di pelabuhan nasional. Jika Hutchison ingin berinvestasi, silakan di pelabuhan lain yang belum tergarap, bukan pelabuhan mapan dan untung seperti JICT-Koja yang kontraknya berakhir 2019,” demikian sikap para pekerja pelabuhan itu terhadap dominasi asing di perusahaan tempat mereka bekerja. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat