Gonjang-ganjing Divestasi Saham Freeport, Ini Dia Pendapat Said Didu (1)

JAKARTA – EKSPLORE ((27/12/2018) – Persis sepekan lalu, Kamis, 21 Desember 2018, dengan lantang penuh bangga, Presiden Joko Widodo mengumumkan tuntasnya proses divestasi saham PT Freeport Indonesia. Sehingga komposisi saham perusahaan penambangan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin dunia, menjadi 51,23% di tangan pemerintah Indonesia. Pengalihan saham sebesar itu ditebus dengan utang PT Inalum sebesar Rp55,7 triliun atau setara USD 3,8 miliar dalam bentuk Global Bond.

Dana tersebut dipakai untuk meningkatkan jumlah saham dari semula hanya 9,36% dan bertambah 41,87%. Saham sebesar 51,23% itu terbagi menjadi; 41,23% atas nama Inalum dan 10% buat Pemrov Papua melalui perusahaan joint venture PT Indonesia Papua Metal dan Mineral bersama Inalum.

“Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Jokowi di Istana Negara.

Kendati demikian, PT Freeport McMoRan yang kini memiliki saham 48,77% itu tetap mengendalikan PT Freeport Indonesia dengan mendapat jatah komisaris utama dan direktur utama. Berikut lengkap susunan direksi dan komisarisnya.

Direktur Utama Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)
Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak
Direktur Jenpino Ngabdi
Direktur Achmad Ardianto
Direktur Robet Charles Schroeder
Direktur Mark Jerome Johnson.

Presiden Komisaris Richard AdkersonWakil Komisaris Utama Amien Sunaryadi
Komisaris Budi Gunadi Sadikin
Komisaris Hinsa Siburian
Komisaris Kathleen Lynne Quirk
Komisaris Adrianto Machribie.

Banyak pertanyaan tentang proses divestasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu seputar mengapa pemerintah ngotot lakukan divestasi saham dengan harga beli yang mahal? Mengapa uang buat beli saham itu dengan utang dari luar negeri? Mengapa tidak kuasai 100% saham dengan tidak memperpanjang kontrak karya?  Dan pertanyaan lainnya.

Seabreg pertanyaan itu coba ‘diterjemahkan’ oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, juga mantan stafskhusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu. Panjang lebar, Said Didu memaparkan dalam bahasa bebas di twitternya hari ini. Simak berikut ini.

Thread by @saididu:
1. #Simalakama2. Sesuai janji saya, saya buat kultwit tentang pembelian saham PT Freeport oleh PT Inalum yg diumumkan pemerintah dan freeport tgl 21 Desember 2018. Kultwit ini merupakan lanjutan kultwit ttg freeport sebelumnya yg saya berikan hastag #simalakama.

2. #simalakama2. Kultwit saya ini saya maksudkan sebagai bahan diskusi terkait pembelian saham freeport oleh inalum – selanjutnya akan saya singkat menjadi pembelian freeport – krn saya yakin tdk semua sepaham baik yg pro maupun yang kontra terhadap pembelian freeport tsb

3. #simalakama. Seperti saya uraikan pada kultwit saya sebelumnya #simalakama bhw keputusan apapun yg dipilih oleh pemerintah terkait freeport dipastikan akan menimbulkan kontraversi krn : 1) banyak variabel kebijakan yg multitafsir, dan 2) upaya politisasi kasus tsb.

4. #simalakama2. Pada kultwit #simalakama bhw terdapat 3 pilihan freeport : 1) hentikan kontrak dg Mc Moran AS dan ambil alih sepenuhnya, 2) ubah kontrak jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dan ambil saham langsung mayoritas, 3) ubah KK menjadi IUPK dg pengambilan saham bertahap.

5. #simalakama2. Kultwit ttg freeport saya buat sebagai akumulasi pengetahuan saya selama ini terutama saat diikutkan mantan Menteri ESDM pak @sudirmansaid dalam perundingan penyelesaian freeport thn 2014-2015 yang mencapai puncaknya saat terjadinya kasus #papamintasaham.

6. #simalakama2. Seperti saya uraikan sebelumnya bhw solusi pilihan apapun yg dipilih ttg freeport hampir dapat dipastikan akan menimbulkan debat apalagi di tahun politik. Ini disebabkan krn banyak sekali wilayah abu dalam proses tersebut yg dapat digoreng secara politik

7. #simalakama2. Setelah pembelian freeport oleh inalum, tdpt minimal 6 hal yg menjadi topik diskusi : 1) kenapa harus dibeli, 2) kenapa baru sekarang, 3) kenapa harganya harus sebesar itu, 4) kenapa harus utang dari LN, 5) bagaimana penyelesaian masalah lingkungan, 6) pengeloaan

8. #simalkama2. Kenapa harus dibeli ? Ada 2 penafsiran ttg hal ini. Pihak 1 menyatakan bhw sebaiknya tunggu saja kontrak habis thn 2021 maka akan kembali ke pemerintah secara gratis. Pihak kedua lain berpendapat bhw krn sesuai kontrak maka tdk bisa diperoleh gratis

9. #simalakama2. Pihak yg berpendapat bhw stlh habis kontrak 2021 bisa diperoleh gratis antara lain Bang @RamliRizal dan pak @FaisalBasri smtr yg berpendapat bhw walau habis kontrak 2021 tdk bisa otomatis diperoleh scr gratis adalah pemerintah, saya sendiri dan prof @mohmahfudmd

10. #simalakama. Awalnya prof @mohmahfudmd juga berpendapat bhw perundingan yg dilakukan pak @sudirmansaid utk mengubah KK menjadi IIPK adlh permainan utk mendapatkan sesuatu krn bisa diperoleh secara gratis stkh 2021. Saat itu saya atur pertemuan pak MMD dg pak SS akhirnya clear.

11. #simalakama2. Lewat kultwit prof @mohmahfudmd sudah menjelaskan hal tersebut dan saya nyatakan bhw penjelasan tersebut benar krn saya saksi sejarahnya. Saat perundingan tersebut tekanan sangat tinggi termasuk arahan2 dari atasan pak @sudirmansaid yg kadang berubah.

12. #simalakama2. Puncak dari kerasnya kepentingan di freeport terbukti saat kami menemukan rekaman pembicaaraan antara SN, RCH, dan Dirut Freeport yg seakan SN dan RCH bisa mengatur keputusan ttg freeport sesuai keinginan mereka dg berbagai imbalan – kasus papa minta saham.

13. #simalakama2. Alasan yg digunakan oleh pihak yg menyatakan bhw sebenarnya freeport bisa diperoleh secara gratis setelah kontrak habis adalah : 1) bhw otomatis stlh 2021 kembali ke indonesia spt Migas, dan 2) bhw seperti kontrak tambang lain kontraknya tdk perlu diperpanjang.

14. #simalakama2. Alasan tersebut tdk salah jika kontrak karya freeport dg pemerintah Indonesia yg ditandatangani 1991 tdk mecantumkan klausul yg berikan keamanan investasi bagi freeport Mc Moran di Papua. Saya coba pahami posisi pemerintah saat itu memberikan jaminan investasi.

15. #simalakama. Saat berunding dg freeport saya banyak diskusi dg Bob Hasan yg paham latar belakang Kontrak Karya generasi I 1967 – 1991 dan pak Ginanjar yg menandatangani kontrak generasi II thn 1991 – 2021. Rasionalitas saya menyatakan bhw kedua kontrak tsb cocok pada masanya. (ba1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat