Induk BTM: Pengetatan Likuiditas Agar Tak Tergerus Tsunami Ekonomi

PEKALONGAN – EKSPLORE (31/12/2018) – Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % sepanjang  tahun 2018 telah mempengaruhi gerak laju perkembangan keuangan mikro di Indonesia. Bahkan, efek dari pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada pelambatan lembaga keuangan mikro (LKM) baik nasional maupun di lingkungan keuangan mikro Muhammadiyah berbasis Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Realitas inilah yang mendorong Induk BTM hari Senin (31/12/2018) di Pekalongan – Jawa Tengah, menyelenggarakan kajian Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM)  berupa Outlook 2019 tentang Menatap Perspektif Keuangan Mikro Nasional.

Dalam kajiannya, Ketua Induk BTM Achmad Suud, mengatakan, lesunya pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 membuat pencapaian bisnis di keuangan mikro jauh dari harapan. Hal itu tidak lepas dari kemampuan daya beli masyarakat yang rendah serta laju sektor riil yang lambat.

Realitas ini membuat lembaga keuangan mikro seperti BTM bersikap hati-hati dalam mengelola manajemen keuangan agar tidak tergerus oleh tsunami krisis keuangan.  “Maka di tahun 2018 kami terpaksa membuat kebijakan pengetatan dalam likuiditas,” terangnya.

Induk BTM mengakui sejauh ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan keuangan mikro. Di antara kebijakan itu adalah program Dana Bergulir LPDB, KUR, dan kredit Ultra Mikro. Namun semua program tersebut dirasakan belum maksimal secara teknis dan perlu dilakukan deregulasi kebijakan. Diharapkan, ke depan regulasi itu memudahkan bagi LKM dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan.

Dalam Outlook 2019 keuangan mikro nasional, Induk BTM memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan para stake holder. Pertama, perlunya keseriusan dari pemerintah dalam menata makro ekonomi nasional sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa tinggi serta mampu mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jika ini bisa dijalankan akan mempengaruhi kondisi bisnis di LKM.

Kedua, diperlukan inovasi strategis dalam membangun keuangan inklusif dan mendukung pembangunan keuangan mikro berbasis industri 4.0. Era industry 4.0 menempatkan digitalisasi tanpa harus menggusur semangat kearifan lokal berupa guyub dan kegotongroyongan.

Ketiga, diperlukan regulasi pengawasan kepatuhan  yang ketat serta perlindungan konsumen lembaga keuangan untuk meminimalisir praktek amoral yang dilakukan oleh lembaga keuangan, sehingga akan menumbuhkan semangat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Keempat, untuk mendorong ekonomi syariah dalam perspektif regulasi, mendukung langkah – langkah diplomasi dan memorandum dalam memasukkan koperasi syariah dalam pokok – pokok draft Rancangan Undang – Undang Perkoperasian yang kini dibahas di DPR/RI.

Kelima, untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan keuangan mikro, Muhammadiyah dengan lembaga BTM siap untuk menjalin kemiteraan dengan berbagai pihak dalam program Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM).

Dengan adanya rekomendasi ini, Suud menegaskan, ada rasa optimistis dalam memandang keuangan mikro nasional 2019. Meskipun ada sedikit kekhawatiran dari sikap ambiguitas pemerintah di tengah 2019 sebagai tahun politik dan transisi kekuasaan. (ba2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat