Para Kepala Daerah ini Minta Warganya Tak Pesta Tahun Baru

JAKARTA – EKSPLORE (31/12/2018) – Nyaris sepanjang tahun ini banyak wilayah di Indonesia ditimpa bencana silih berganti, bertubi-tubi. Itu sebabnya sejumlah kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota minta warganya tidak berhura-hura, berpesta pora merayakan malam tahun varu 2019. Larangan itu termasuk tidak menyalakan kembang api, membunyikan mercon, maupun membunyikan terompet.

Biasanya, warga yang beragama nasrani datang ke gereja untuk mengikuti misa. Sebaliknya, yang mengadakan pesta dan hura-hura untuk menyambut datangnya tahun baru adalah umat islam. Itu sebabnya, warganya yang muslim diminta untuk tidak berbuat mubazir dan menghambur-hamburkan dengan menyalakan kembang api dan mercon. Lebih baik mengadakan zikir di masjid-masjid  atau di rumahnya masing-masing. Zikir dilakukan agar kita terbebas dari berbagai cobaan dan bencana.

Misalnya, ada lima imbauan yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Pertama, menyambut pergantian tahun dengan mengadakan ibadah sesuai agama masing-masing.  Kedua, tidak meniup terompet, membakar kembang api/ mercon. Ketiga, tempat-tempat hiburan dan obyek wisata tidak memfasilitasi perayaan tahun baru secara berlebihan. Keempat, para bupati/walikota hingga alim ulama, pimpinan ormas diminta untuk mengawasi jalannya pergantian tahun. Kelima, aparat keamanan diminta menjaga lingkungan.

Hal senada juga dilakukan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Cilegon, dan Walikota Solo, Walikota Palangka Raya, Walikota Sabang, Walikota Palu, Walikota Tangerang, Bupati Bandung, Gubernur Jabar, plt Gubernur Aceh, Walikota Surabaya, Bupati Kotawaringin Timur, Walikota Banda Aceh, Walikota Payakumbuh, dan sebagainya.

Untuk merayakan pergantian Tahun Baru, Pemkot Solo memilih dengan pemukulan puluhan gong secara serentak seperti tahun lalu. Sedangkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini berharap warga Surabaya tidak larut dalam kebahagiaan sesaat, dan menggunakan rezeki yang berlebih untuk menyumbang kepada saudara yang terkena musibah serta anak yatim di Surabaya.

“Pesta kembang api, mercon/petasan, meniup terompet, balap-balapan kendaraan dan permainan maupun kegiatan hura-hura lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam, adat istiadat, dan budaya Aceh,” demikian salah satu sikap Pempriv Aceh yang dituangkan dalam surat bernomor 003.2/30781 tanggal 27 Desember 2018.

Bupati Aceh Barat H Ramli MS melarang warga untuk pergi ke pantai, menggelar konser musik, hingga menyalakan kembang api. Pemkab mengancam akan merazia keberadaan mercon dan terompet. Aturan ini juga berlaku untuk warga non-muslim.

Hal serupa berlaku di Sabang, Aceh. Wali Kota Sabang, Nazaruddin, mengatakan pelarangan dilakukan karena ia ingin Sabang jadi kota wisata Islami.

“Tidak boleh ada perayaan malam tahun baru dalam bentuk apa pun, kami ingin menciptakan Kota Sabang sebagai kota wisata yang Islami,” kata Walikota Sabang Nazaruddin.

Bahkan, Wali Kota Banda Aceh tegas melarang perayaan tahun baru di hotel, restoran, kafe, dan tempat publik lainnya. Pemda mengancam akan mencabut izin usaha mereka jika melakukan itu. Hal ini dilakukan karena alasan adat dan agama.

“Tahun ini banyak musibah di Indonesia. Kita muhasabah saja. Saya imbau warga, silakan bergembira tapi menahan diri karena lagi banyak suasana duka. Kurangi motor-motoran konvoi di jalan yang tidak perlu,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sabtu (29/12/2018).

Lebih tegas, Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim melarang seluruh aparatnya,  perguruan tinggi, ormas-ormas menyalakan kembang api dan meniup terompet.

berlakupegawai negeri, organisasi perangkat daerah, tenaga harian lepas, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga paguyuban. Larangan berupa menyalakan kembang api dan meniup terompet.

Melalui surat edaran bernomor 210/SE/2018 tersebut, Gubernur Riau minta seluruh pemilik tempat hiburan untuk tidak membuat kegiatan pada malam tahun baru. Para orangtua juga diminta  melarang anak-anaknya berpawai dan pergi ke tempat hiburan. Sebaliknya warga diimbau  mengisi malam pergantian tahun dengan melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing.

Ketentuan ini diikuti sejumlah kepala daerah di Riau seperti Wali Kota Pekanbaru, Bupati Siak, Bupati Kuantan Singingi, dan Bupati Indragiri Hulu. Balai kota Tanjung Pinang malah menggelar zikir bersama aparat dan masyarakat. (b1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat