RUU Perkoperasian, Satu dari Lima RUU Yang Akan Disahkan DPR Tahun ini

JAKARTA – EKSPLORE (7/1/2019) – Di masa persidangan III 2018/2019, DPR menargetkan mengesahkan lima rancangan undang-undang (RUU). Kelima RUU tersebut meliputi; 1. RUU tentang Perkoperasian;

2. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
4. RUU tentang Kebidanan; dan 5. RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Kelima RUU itu merupakan bagian dari 33 RUU yang akan dibahas di gedung DPR, Senayan, bersama pemerintah sebagai mitra kerjanya. Hal itu diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidato pada rapat paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan III 2018/2019, Senin (7/1/2019 dj Senayan.

Bambang menyampaikan, masih ada ke-33 RUU yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah. RUU itu berasal dari DPR, Pemerintah, maupun dari DPD. “Dari 33 RUU tersebut, kita targetkan lima RUU yang dapat disahkan menjadi UU,” kata politisi dari Partai Golkar ini.

Pimpinan Dewan, kata Bambang, mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan, bersama-sama dengan Pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan untuk diselesaikan pada masa persidangan ini. “Kita harus ingat, bahwa kinerja Dewan yang paling banyak di sorot oleh rakyat adalah kinerja di bidang legislasi,” kata Bambang yang akrab disapa Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Pimpinan Dewan akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari Anggota, Fraksi-fraksi maupun dari pemerintah sendiri. Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian. “Kita sama sekali tidak menghendaki, hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu kita abaikan. Sedikit-banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah,” tutur Bambang.

Pimpinan Dewan juga mengingatkan, seluruh anggota agar UU yang diamanatkan oleh putusan MK untuk diamandemen, hendaknya dapat diprioritaskan, antara lain seperti, UU di bidang pengelolaan sumber daya alam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan. Lalu, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat.

Dalam pidato yang diberi judul “Tahun Politik, Tahun Prestasi Dewan” itu, mantan Ketua Komisi II DPR ini juga minta rekan-rekannya untuk mengerahkan segala daya upaya, tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara.
“Kita semua akan dicatat oleh sejarah, apabila dapat memberikan legacy dengan melahirkan undang-undang dan anggaran yang dapat membawa lompatan bagi kemajuan bangsa di masa depan,” kata Bambang.
Mengawali pidatonya, Bambang membacakan dua buah pantun. Satu di antaranya berbunyi; “Bunyi gendang bertalu-talu, Penyanyi cantik penuh senyuman.
Meskipun kita menyongsong pemilu,
Tugas di DPR tetap diutamakan.”

Pada kesempatan itu, Ketua DPR juga menyampaikan agenda politik DPR lainnya. Untuk bidang pengawasan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Konstitusi pengganti Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dan Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM yang akan segera berakhir masa jabatannya. Keduanya merupakan unsur hakim yang mewakili DPR di Mahkamah Konstitusi. “Karena itu diharapkan prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat,” tuturnya.

Rencana kerja DPR lainnya adalah mengirim Delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Organisasi Internasional. Di antaranya; Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada 14-17 Januari 2019 di Kamboja. Pada forum ini Indonesia akan mengusulkan draf resolusi pada Women Agenda dan menjadi co-sponsor untuk beberapa draf resolusi pada agenda lainnya.

Banyak agenda yang akan dihadiri DPR RI dibulan Februari. Seperti; Meeting of APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs pada 12 – 14 Februari 2019 di Thailand, Meeting of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Parliamentary Network pada 13-15 Februari 2019 di Perancis. Di waktu yang hampir bersamaan, delegasi DPR juga akan mengikuti The 2019 Parliamentary Hearing at the United Nations, pada 21-22 Februari 2019 di Amerika Serikat. Forum itu akan membahas isu-isu global yang sedang dihadapi seperti perubahan iklim; migran dan pengungsi; pembangunan berkelanjutan; dan perlucutan senjata nuklir.

Satu lagi undangan ke luar negeri di bilan Februari. Yaitu, The 44th Session of the Steering Committee of Parliamentary Conference on the WTO pada bulan Februari 2019 di Belgia. Satu lagi undangan ke luar negeri, yaitu The 14th Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States pada 11-14 Maret 2019 di Maroko. (ba1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat