Pekerja Pelabuhan Dukung Pelindo II Soal Penegakan Hukum Kasus Korupsi JICT

JAKARTA – EKSPLORE (16/1/2019) – Kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Hong Kong akan habis pada 27 Maret 2019. Para pekerja pelabuhan mendukung Direksi Pelindo II untuk mengikuti kaedah tata kelola yanh baik (good corpirate governmance/GCG) dan penegakan kasus hukum yang menimpa JICT. Rujukan yang dipakai para pekerja pelabuhan itu adalah hasil audit Investigasi kasus perpanjangan kontrak JICT yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 6 Juni 2017.

Dalam pernyataan yang ditangatangani Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim, Rabu (16/1/2019) di Jakarta, para pekerja pelabuhan itu mengingatkan hasil audit BPK tersebut kepada Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massasya. Hasilnya terdapat penyimpangan dan pelanggaran aturan yang saling terkait diantaranya perpanjangan kontrak JICT tanpa izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RUPS dan tidak dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

“Sehingga terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 triliun,” kata Nova. Oleh BPK, hasil audit investigatif itu telah diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Juli 2017.

Selain itu, hasil audit investigatif mengindikasikan bahwa akan jauh lebih menguntungkan bagi Pelindo II dan negara apabila JICT dikelola sendiri, 100% Indonesia. Sebagaimana Pelindo III yang tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaan Dubai untuk mengelola Terminal Petikemas Surabaya.

Nova menjelaskan, pada 1 Desember 2015, BPK juga sudah menerbitkan hasil audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kasus perpanjangan kontrak JICT.
Berdasarkan kesaksian anggota BPK Achsanul Qosasih dalam rapat Pansus DPR tentang Pelindo II pada bulan Desember 2015, audit PDTT tersebut diminta oleh Kementrian BUMN lewat Pelindo II.

Disampaikan Nova bahwa terdapat beberapa pelanggaran aturan, namun Hutchison bisa melanjutkan kontrak dengan memenuhi kekurangan pembayaran. Ketika itu Dirut Pelindo II dijabat RJ Lino. Padahal, seharusnya, permintaan audit PDTT diperuntukkan bagi rencana perusahaan yang tercantum dan tidak kontradiktif dengan audit investigatif yang bersifat final atas permintaan Pansus DPR tentang Pelindo II. “Jika Pelindo II mengikuti hasil audit PDTT tentu akan membuka celah hukum baru. Bagaimana mungkin keputusan besar perpanjangan kontrak JICT tidak ada dalam rencana jangka panjang perusahaan dan tanpa izin konsesi pemerintah, tapi Hutchison bisa melanjutkan kontrak dengan penambahan kekurangan bayar,” tutur Nova.

Para pekerja pelabuhan berharap jangan sampai audit PDTT yang terindikasi sebagai hasil pemufakatan pihak-pihak tertentu dan kontradiktif dengan audit investigatif BPK dijadikan dasar hukum perpanjangan kontrak JICT oleh Pelindo II. “Untuk itu kami yakin Direktur Utama Pelindo II yang saat ini dijabat Elvyn G Masassya sangat berhati-hati dan tidak akan gegabah dalam memutuskan perpanjangan kontrak JICT. Dirut dapat merujuk audit PDTT yang cacat hukum dalam proses permintaannya dan berlawanan dengan hasil audit investigatif BPK.

“Pekerja pelabuhan mendukung penuh Pelindo II untuk menegakkan tata kelola pelabuhan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan berorientasi kepada aturan PerUndang-Undangan dalam kasus kontrak JICT dan juga kontrak TPK Koja yang telah habis pada Oktober 2018,” ujar Nova.

“Kami juga percaya KPK akan terus bekerja serta tidak akan membiarkan kasus perpanjangan kontrak JICT jalan di tempat,” kata Nova mengakhiri pernyataannya. (ba2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat