Muhammadiyah Kawal Pengesahan RUU Perkoperasian yang Dukung Koperasi Syariah

JAKARTA – EKSPLORE (17/01/2019)- Keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran yang vital sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi. Karena itu regulasi untuk memajukan kehidupan koperasi, termasuk koperasi syariah, perlu didukung. Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada pemerintah dan DPR, agar segera mengesahkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Perkoperasian yang sudah dibahas di DPR.

MEK – PP Muhammadiyah juga mendukung masuknya substansi koperasi syariah dalam pasal-pasal di RUU Perkoperasian tersebut. Sebab, faktanya, saat ini koperasi syariah sudah berkembang pesat di masyarakat. “Maka atas dasar semangat dan nilai – nilai demokrasi yang ada selama ini, Muhammadiyah sependapat jika substansi koperasi syariah itu ada dalam UU nantinya ketika disahkan,” demikian dinyatakan Sekertaris Umum MEK-PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna dalam kajian kebijakan publik RUU Perkoperasian yang diselenggarakan oleh MEK – PPM, Kamis (17/01/2019) di Gedung PP – Muhammadiyah Pusat – Jakarta.

Lebih jauh, Mukhaer memaparkan, untuk mempertahankan substansi koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian, pemerintah dan DPR bisa belajar dengan regulasi sebelumnya, yakni UU Perbankan Syariah, dimana ketika itu disahkan, ternyata mendorong maju dan berkembangnya praktek bisnis syariah di tanah air dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Belajar dari pengalaman itu, tentunya dengan adanya pengembangan koperasi syariah akan mendorong sektor riil di akar rumput akan semakin berkembang. “Untuk itulah kami berharap kepada berbagai pihak yang terlibat dalam merumuskan RUU tersebut bisa memperhatikan semangat dan nilai tersebut. Apalagi negara – negara lain lebih dulu mengembangkan sistem ekonomi syariah,” ucap Mukhaer.

Dalam kajiannya tentang koperasi, MEK – PPM berpendapat agar negara tak boleh tak hadir dalam menunjang kehidupan koperasi syariah dan mengakomodadikannya dalam RUU Perkoperasian. “Bukankah koperasi juga berperan membantu pemerintah membuka akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)” kata Mukhaer yang juga Direktur STIE Ahmad Dahlan, Jakarta.

Muhammadiyah, kata Mukhaer, akan selalu mengawal pengesahan RUU Perkoperasian agar menjadi UU. Muhammadiyah siap untuk berdialog menjelaskan kepada publik dan pemerintah arti pentingnya substansi koperasi dalam regulasi tersebut. “Muhammadiyah mendambakan lahirnya UU Perkoperasiaan sebagai ikhtiar kebangsaan dalam berfastabiqul khairat,” tandas Mukhaer.

Saat membuka masa persidangan ke-III, pekan lalu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan RUU Perkoperasian termasuk satu dari lima RUU yang bakal disahkan tahun ini. (ba2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat