Kemenko-PMK Libatkan Pesantren Istana Mulia Sosialisasikan UU Jaminan Produk Halal

JAKARTA – EKSPLORE (25/11/2019)- Pesantren atau Taman Wisata Pendidikan (TWP) Istana Mulia bersama pesantren dan lembaga keagamaan lainnya dilibatkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) untuk proyek sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH).

Suasana Rakor Kemenko-PMK tentang penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Kemenko-PMK juga mengundang pejabat dari Kemenlu, Kementan, Kemenkop dan UKM, Kemenperin, Kemenpar, Kemenkeu, BPJPH, MUI, BSN, Baznas, Forum Zakat, dan PT Telkom dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 di Jakarta (24/1/2019).

Dalam rapat yang dipimpin Asdep Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK, Aris Darmansyah, dijelaskan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tertuang dalam Perpres no. 72 Tahun 2018 khususnya yang terkait dengan Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama Tahun 2019, yaitu tercapainya Indek Kepuasan Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal tahun 2019 sebesar 2,2. Termasuk tercapainya persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi tahun 2019 sebesar 30%.

Dalam rakor, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta memaparkan kesiapan implementasi UU No. 33 Tahun 2014. Selain itu, rapat juga mengidentifikasi program prioritas Kementerian dan Lembaga, percepatan implementasi UU No. 33 Tahun 2014. Dibahas pula sinergi program dan penguatan kerjasama antar Kementerian dan Lembaga. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat UU. No. 33 Th. 2014 pada tanggal 17 Oktober 2019 menjadi mandatori.

Atas dasar itu perlu dilakukan integrasi Kementerian dan Lembaga khususnya terkait percepatan Program LPH, auditor halal, supervisor halal, validasi data produk mekanisme sertifikat halal, hubungan luar negeri. Pihak Kemenko PMK sendiri menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dari Pesantren Istana Mulia diwakili CEO Ayi Muzayini, Direktur Pendidikan KH Basuki Ali Subagyo, dan Direktur HRD-F Iko Musmulyadi. Sementara itu, Ayi yang juga Deputi (Pendijab, Budaya, dan Tenaga Kerja) Kamar Dagang Qatar & Kuwait mengatakan, luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah sangat mendukung dan siap bersinergi dalam upaya pemerintah Indonesia menerapkan sistem Jaminan Produk Halal. “Bahkan, beberapa waktu lalu kami telah menandatangani kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH),” tuturnya lagi.

Dalam rapat, Basuki Ali Subagyo juga menjelaskan kesiapan Istana Mulia menjadi yang terdepan dalam melakukan edukasi, sosialiasi, dan implementasi penerapan UU tersebut. “Kami juga siap dijadikan sebagai sekolah piloting JPH,” kata Basuki. (iko musmulyadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat