Kemenkop Dirikan 12 Pusat Latihan Usaha KUKM

JAKARTA (EKSPLORE) – Tahun ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendirikan Pusat Latihan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) di sejumlah daerah. Sejak dirintis pada 2013 hingga akhir 2018, sudah berdiri sebanyak 61 PLUT-KUMKM yang tersebar di 31 provinsi kecuali DKI, Kaltara, dan Sumsel.

“PLUT KUMKM didirikan untuk tujuan memberikan layanan jasa non-finansial untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan data saing koperasi dan UMKM,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik.

Damanik menjelaskan, layanan yang diberikan PLUT meliputi pendampingan di bidang kelembagaan usaha, sumberdaya manusia (SDM), produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan teknologi informasi, maupun jaringan kerjasama usaha. Untuk menunjang PLUT, telah disiapkan 330 orang konsultan pendamping.  Mereka telah  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai SK Menaker No 181/2017 maupun Kualifikasi Kerja Nasional Bidang Pendamping KUKM yang diatur dalam SK Menkop no.04/2018.

Sebagai bagian dari upaya pendampingan, kata Damanik dalam diskusi di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta Rabu (30/1/2019), pemerintah juga memberikan kemudahan pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Hal itu diatur dalam Perpres no.98 Tahun 2014. IUMK diterbitkan oleh para camat. “Dengan IUMK, para pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan pendampingan dan pemberdayaan dari pemerintah, maupun akses pembiayaan baik dari bank maupun non-bank,” kata Damanik, didampingi sejumlah asisten deputi.

Namun, diakui Damanik, belum semua kabupaten dan kota yang  telah menerbitkan IUMK. Dari 514 kota/kabupaten, baru 326 kota/kabupaten yang menerbitkan IUMK. Hingga sekarang, sudah 322.421 IUMK diterbitkan. Menjawab pertanyaan tentang masih banyak kota/kabupaten yang belum menerbitkan IUMK yang gratis itu, kata Damanik, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Ditanya apa saja rencana aksi 2019, Damanik menjelaskan, pihaknya berkonsentrasi di daerah korban bencana,, yaitu NTB dan Sulteng. Di kedua wilayah itu akan dicetak 105 wirausaha pemula (WP), revitalisasi lima unit pasar rakyat, dan penataan pedagang kaki lima. Anggaran yang disediakan sekitar Rp10,65 miliar. (ba)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *