Kemenkop Prioritaskan Recovery KUMKM Korban Bencana

MATARAM – eksplore.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM akan memprioritaskan  pemulihan kegiatan usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di kawasan terdampak bencana. Sehingga diharapkan pelaku KUMKM terdampak dapat kembali menjalankan usahanya. Diakui, banyaknya kasus bencana menyebabjan belum optimalnya pengembangan KUMKM.

“Disamping itu, lemahnya ketahanan bisnis koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghadapi bencana,” ungkap Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam kegiatan Bimbingan Teknik Pembedayaan UMK, sekaligus sosialisasi Petuntuk Teknis Bantuan Pemerintah di Mataram, NTB, Selasa (12/2/2019).

Berbagai upaya dilakukan oleh Kemenkop dan UKM dalam upaya pemberdayaan UMKM pascabencana. Di antaranya mengadakan program bantuan pemerintah berupa pemberian modal usaha yang bersumber dari APBN Kemenkop dan UKM tahun 2019.

Bantuan modal usaha diberikan kepada pelaku UMKM terpilih sebagai modal kerja atau investasi. Dari situ diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan kembali usahanya atau setidaknya dapat membangkitkan kembali usaha mereka pascabencana.  

Dalam tahap persiapan program Bantuan Pemerintah, Kemenkop dan UKM menyelenggarakan kegiatan Bimtek sekaligus sosialisasi petunjuk teknis.

Bimtek diadakan dengan maksud agar KUMKM yang terdampak bencana dapat berusaha kembali, memiliki motivasi yang kuat untuk bangkit pasca bencana dan memiliki pengetahuan manajemen pengelolaan usaha yang baik, sehingga selalu dapat bertahan dalam menghadapi tantangan termasuk akibat bencana.

“Bimtek ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dibangun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabuapten/Kota di NTB tahun 2018, khususnya dengan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM, begitu juga hal dengan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,” tutur Damanik.

Sebelumnya Kemenkop dan UKM telah memfasilitasi restrukturusasi kredit KUMKM terdampak dengan melibatkan lembaga keuangan (bank/non bank), Kementerian Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi NTB mencapai 23.896 unit UMKM. Mereka mendapat plafon kredit sebesar Rp 1.740,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp 1.397,5 triliun yang bersumber dari embilan perbankan dan 1 (satu) lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan adalah jumlah UMKM sebanyak 10.822 unit dengan jumlah plafon sebesar Rp 998.1 miliar dan outstanding sebesar Rp 742.5 miliar.

Dalam rangka restrukturisasi kredit telah diterbitkan kebijakan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terdampak Bencana Termasuk Di Dalamnya Wilayah NTB.

Recovery kegiatan usaha KUMKM juga dilakukan di Lampung pasca tsunami. Bahkan, khusus di Lampung, Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng pelaku usaha besar. “Oleh karena itu, kami menggandeng Chandra Superstore. Sehingga, peluang untuk merangkul usaha kecil ini tetap terpelihara”, kata Damanik.

Hal  itu diungkapkan Damanik pada acara pelatihan vocational pasca tsunami Selat Sunda dan kemitraan usaha di wilayah Lampung Selatan, beberapa waktu lalu. Di depan 155 orang peserta pelatihan, Damanik menekankan pentingnya program restrukturisasi usaha KUMKM pasca bencana tsunami di sana.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Politik Hukum dan Pemerintahan Priyanto Putra mewakili Bupati mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak UKM potensial, termasuk di daerah yang terdampak tsunami Selat Sunda. “Harapan saya melalui kegiatan ini bisa kembali membangkitkan KUMKM, khususnya di daerah bencana tsunami,” kata Priyanto.

Sementara itu, Manager Umum Chandra Superstrore AR Suparno mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah tepat dan tanggap untuk merestrukturisasi KUMKM pasca tsunami. “Saya menilai, bimbingan-bimbingan semacam ini mesti berkesinambungan atau berkelanjutan di bidang kemitraan usaha,” ujar Suparno.

Bagi Suparno, program seperti ini harus berkelanjutan dari sisi pembinaan Pemda agar usaha mereka berkembang. “Dari beberapa produk lokal hasil olahan UMKM Lampung Selatan, ada beberapa produk yang dinilai masuk standar Chandra Superstore untuk dapat dipasarkan. Salah satunya olahan pangan berbahan hasil bumi setempat yakni pisang untuk diolah menjadi Pisang Wingko,” kata Suparno.

Hanya saja, Suparno berharap akan lebih baik lagi apabila pengemasan dan tampilannya diperbaiki lagi. “Over all standarisasi lainnya semuanya sudah masuk kriteria untuk bersaing di pasaran”, tandas Suparno.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan Noviar Akhmal menambahkan, daerah harus mau jemput bola agar geliat UMKM di Lampung Selatan kembali hidup dan bergairah lagi. Sebab, kondisi krisis pasca tsunami harus segera dilewati. “Itu kenapa kami jemput bola ke Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaku usaha dan warga yang terkena dampak langsung Tsunami bisa move on kembali”, tukas Noviar.

Dengan pelatihan tersebut, para pelaku koperasi dan UMKM sebagai peserta pelatihan di Kabupaten Lampung Selatan ini mengaku lebih tergugah dengan apa yang ditularkan oleh pengusaha sukses sekelas Chandra Superstore. “Dalam bidang koperasi dan UMKM, ilmu semacam ini sangatlah berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan usaha yang sedang digeluti. Tetapi, kalau bisa pembinaan dari tingkat daerah tetap berkelanjutan agar semangat berwirausaha tetap terjaga,” tutur Hasanuddin, 42, salah seorang pelaku usaha asal Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. (ba2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *