Media Mainstream Benarkan Banyak Pelabuhan Indonesia Diserahkan ke Asing

JAKARTA – eksplore.co.id – Masyarakat pekerja pelabuhan merasa bersyukur keprihatinan mereka akan banyaknya pelabuhan di Indonesia dikelola pihak asing menjadi bagian dari pembicaraan debat calon presiden (capres) putaran kedua 17 Februari 2019 lalu.

Mereka merasa aspirasinya menolak pihak asing mengelola pelabuhan di Indonesia terwakili oleh capres Prabowo Subianto. Masalah kemaritiman diakui Prabowo sebagai sektor yang penting dan strategis. Presiden Jokowi memacu sektor maritim dengan program pembangunan tol laut.

Yang justru menjadi paradoks dan itu yang dikritisi Prabowo adalah banyaknya pelabuhan di tanah air yang diserahkan pengelolaannya ke asing. “Kami mengerti maritim penting, tapi kami prihatin pelabuhan-pelabuhan diserahkan ke asing,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pelabuhan merupakan sektor bisnis yang strategis. Sehingga, pengelolaannya semestinya diserahkan kepada anak bangsa, bukan ke asing.  ”Strategi kita berbeda, prihatin dengan pelabuhan kita di Indonesia operasionalnya di berikan kepada asing,” kata Prabowo. tutur capres nomor urut 02 ini saat berdebat dengan Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta.

Pernyataan Prabowo ternyata ditindaklanjuti aksi cek data oleh sejumlah media mainstream yang terhimpun dalam Kolaborasi Cek Fakta. Di antara nefia mainstream itu adalah Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, Viva.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, KBR.id, The Jakarta Post, Kontan, Beritasatu.com, dan Media Indonesia (Medcom). Suara.com, misalnya, membenarkan fakta yang diungkap Prabowo, “Klaim Prabowo terkait operasional pelabuhan Indobesia yang diberikan pihak asing benar.”

Dari hasil cek fakta, itu sesuai dengan pernyataan Menteri Perhubungan  (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pernah menyatakan  keinginan pemerintah agar bandara dan pelabuhan dikelola oleh pihak asing.

Menhub Budi mengatakan, pada dasarnya Indonesia menghendaki investor asing agar bisa mengelola pelabuhan dan airport. “Oleh karenanya saya akan mengadakan one on one meeting dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman mengelola airport dan pelabuhan,” kata Menhub Budi di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pertengahan Maret 2018 (19/3/2018) seperti dikutip situs berita itu.

Menurut Budi, penyerahan pengelolaan sejumlah pelabuhan diselesaikan pada akhir tahun 2017. Namun demikian, kepemilikan aset pelabuhan dan bandara yang diserahkan ke swasta tetap di tangan pemerintah. Ada 20 pelabuhan yang akan diserahkan adalah; pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Kasus JICT
Namun, kasus pelabuhan di tanah air, yang paling marak dan jadi trending topic adalah penyelewengan di Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok, Jakarta. Perusahaan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II memperpanjang pengelolaan pelabuhan itu ke asing yaitu Hutchison Port Holding (HPH) dari Hong Kong. Sebentar lagi pengelolaan terminal peti kemas (TPK) Koja juga akan dipersembahkan ke asing.
Sebelumnya, pertengahan Januari lalu(16/1/019) Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) mendesak Direksi Pelindo II untuk menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governmace/GCG) dengan menindaklanjuti hasil audit BPK yang menyatakan adanya kerugian negarasekitar Rp4,08 triliun akibat dari penyimpangan perpanjangan kontrak kelola JICT kepada Hutchison.

Berdarah-darah serikat pekerja di JICT menolak keputusan dirut Pelindo II yang lama yang menggandeng lagi Hutchison, karena manajemen lokal sudah mampu dan pengalaman mengelola pelabuhan bertaraf internasional tersebut. DPR bahkan membentuk panitia khusus yang rekomendasinya minta agar kontrak dengan Hutchison tidak diperpanjang. Tapi,  tak digubris oleh pemerintah. (ba2)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat