Harus Dikoreksi, Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan oleh Asing

JAKARTA – eksplore.co.id – Kebijakan pemerintahan Jokowi tentang masuknya asing sebagai pengelola pelabuhan kembali menuai kritikan. Sebab, selain dianggap  tidak percaya dengan kemampuan sendiri, juga mengurangi pendapatan negara yang cukup besar. Bahkan kebijakan itu juga dinilai membahayakan kedaulatan negara.

Harusnya, kerjasama dengan asing itu untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara, bukan sebaliknya. Demikian pendapat  Direktur Eksekutif Eksplorasi Institute Heriyono Nayottama. “Sebenarnya ini kaitannya dengan investasi, jaringan, dan pasar. Harusnya kerjasama dengan asing yang bisa membawa pasar baru melalui jaringan mereka, misalnya seperti mendatangkan kapal-kapal logistik ke Indonesia dan membawa barang-barang Indonesia keluar,” tutur Heriyono kepada eksplore, Kamis (21/2/2019).

Karena itu, Heriyono tak setuju dengan pola kerjasama yang selama ini dilakukan oleh PT Pelabuhan Indobesia (Pelindo) II,  persero dengan Hutchison Pirt Holding (HPH) untuk mengelola Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja di Tanjung Priok. Bahkan, bukan hanya kedua pelabuhan itu saja yang bakal diserahkan  pengelolaannya ke asing.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengisyaratkan akan ada 20 pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia yang akan diserahkan ke asing. Di antaranya;  Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke. Seperti dikutip suara.com, rencara itu diungkapkan Menteri Perhubungan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, 19 Maret 2018. 

Kebijakan pemerintah itu juga dinilai pengamat masalah migas dan energi Ferdinand Hutahaean cukup berbahaya. Karena, kata Ferdinand yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, karena perjanjian khususnya JICT dengan Hutchison tidak menguntungkan Indonesia. Perhitungan pembagian keuntungan dan konsesi atas pengelolaan JITC itu merugikan Pelindo II jika dibandingkan dengan jika dikelola sendiri.

Itu sebabnya, Heriyono dan Ferdinand sependapat agar perjanjian perpanjangan kontrak antara Pelindo II dan Hutchison ditinjau kembali karena lebih merugikan Indonesia.  “Kalau konsepnya seperti yang saya sebutkan di atas, itu baru benar. Sayangnya kerjasama yang sekarang tidak begitu. Benar kalau hanya manajemen, kita punya SDM yang cukup bagus bahkan beberapa lulusan luar negeri dengan beasiswa Pelindo zaman RJ Lino dulu,” kata Heriyono.

Minggu lalu (17/2)2019) puluhan anggota Serikat Pekerja JICT mengadakan karnaval dengan adat Betawi di kawasan Thamrin, Jakarta. Mereka kembali menolak keputusan Direksi Pelindo II yang memperpanjang kontrak Hutchison di JICT hingga 2039. Sejak 1999, JICT dikuasai Hutchison Port Jakarta, anak perusahaan HPH dengan 51% saham. Sisanya, Pelindo II 48,9%, dan 0,1% Koperasi Pegawai Maritim. Mereka mengingat, kontrak Pelindo II – Hutchison akan sebentar lagi, pada 27 Maret 2019.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  pada 6 Juni 2017 merilis adanya kerugian di Pelindo II sebesar Rp4,08 triliun untuk JITC dan Rp1,86 triliun di TPK Koja. Audit BPK itu memperkuat kesimpulan Pansus Pelindo II DPR RI bahwa Dirut Pelindo II ketika itu RJ Lino telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk UU Nomor 17/2008. Nova Sofyan Hakim, ketua SP-JITC 2015-2017 menyatakan, dari berbagai kajian, Pelindo II harusnya memperoleh untung sekitar Rp 30-38 triliun jika JITC dikelola sendiri. Riwayat kel JITC itu ditulis dalam buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta”. (ba2)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *