Berdirinya Pusat BTM Merupakan Strategi Perkuat Microfinance Daerah

YOGYAKARTA – eksplore.co.id – Untuk memperkuat peran koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) diberbagai daerah, Induk BTM mendorong terbentuknya koperasi syariah sekunder dalam bentuk Pusat BTM di tiap – tiap provinsi. Dengan adanya koperasi sekunder syariah maka keberadaan BTM – BTM primer ada yang mendampinginya dalam peningkatan kualitas dan penguatan pengelolaan koperasi syariah.

Demikian peryataan Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan,  saat pembukaan Pelatihan Pengelolaan Perkoperasian Syariah BTM di Yogyakarta, Rabu (27/2/2019). Pelatihan diadakan selama empat hari hingga 2 Maret 2019.  Keguatan ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan Induk BTM.

Lebih jauh, Agus menyampaikan,  dalam arsitektur lembaga keuangan mikro Muhammadiyah, BTM terdiri dari primer, sekunder dan induk. Dengan model arsitektur yang demikian. maka BTM mampu memposisikan diri dalam pengelolaan manajemen risiko yang kuat dan membangun visi integritas microfinance kepada masyarakat. “Itulah salah satu point mengapa kami di BTM mendirikan BTM di masyarakat,” ujarnya.

Peran koperasi sekunder BTM sejauh ini  memiliki berbagai fungsi. Di antaranya sebagai akses permodalan, supervisi, evaluasi dan pengawasan terhadap BTM Primer, peningkatan sumber daya insani, regulasi dan penguatan teknologi IT. Mengenai koperasi syariah sekunder sejauh ini BTM memiliki sekunder di  Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Lampung. Ke depan 2019 – 2020 ditargetkan berdiri  untuk wilayah Jambi, Sumsel, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Dengan munculnya banyak pusat BTM di berbagai wilayah, Induk BTM meyakini akan terbentuknya APEX Syariah atau holding microfinance. Hal itu akan memudahkan pihak lain dalam bermitra dengan BTM untuk mendorong program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara masif.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) Srie Nurkyatsiwi dalam kesempatan yang sama mengapresiasi upaya pembentukan koperasi sekunder syariah  di berbagai wilayah. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan program Pemprov DIY yang terus mendorong terbentuknya koperasi– koperasi sekunder.

Terkait pengembangan BTM di Yogyakarta, dirinya sebagai kepala dinas akan selalu mendukung dan menfasilitasinya. Apalagi keberadaan dari BTM di Yogyakarta memberikan korelasi terhadap peningkatan UMKM di Yogyakarta. “Itulah mengapa kami berharap bersama Induk BTM untuk mendorong terbentuknya BTM di berbagai kabupaten di Provinsi DIY ini,” tegasnya.

Sedangkan Muarikh Abbas, Kabid Peningkatan Kualitas Lembaga Diklat Perkoperasian Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, mengingatkan agar para peserta pelatihan BTM bisa memanfaatkan dengan baik acara pelatihan itu. Apalagi materi – materi yang diberikan oleh para pemateri adalah materi tematik yang urgent dalam mengelola BTM. “Kami berharap dari pelatihan ini mendorong koperasi syariah BTM lebih berkualitas dalam manajemennya,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas koperasi syariah, Kementerian Koperasi dan UKM terus berkolaborasi dengan Induk BTM. Bahkan di tahun 2018 lalu, dua program pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diselenggarakan di Semarang (Jateng) dan Palembang (Sumatera Selatan). Sedangkan di awal 2019, dilakukan pelatihan perkoperasian di Yogyakarta dan Rembang (Jawa Tengah). (ay2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *