Harusnya JICT Sudah di Pangkuan Ibu Pertiwi

JAKARTA – eksplore.co.id – Perjuangan para pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, persero tak putus-putusnya agar pelabuhan tempat mereka bekerja tidak dikuasai asing.

Bahkan, hingga 27 Februari 2019, mereka masih mengingatkan pemerintah betapa meruginya tatkala JICT terus dikelola oleh Grup Hutchison dari Hong Kong. Dan, tanggal 27 Februari 2019 ditandai sebagai saat berakhirnya keberadaan Hutchison di JICT. Istilah mereka, JICT 100% INDONESIA.

Tapi apa lacur, rasa cinta tanah air para karyawan JICT dan Pelindo II itu tetap saja tak didengar pihak manajemen Pelindo II maupun Kementerian BUMN, apalagi Istana Presiden. Pemerintah tak mau membatalkan perpanjangan kontrak antara Pelindo II dan Hutchison di JITC hingga 20 tahun lagi sampai 2039.

Padahal, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tegas menyatakan akibat perpanjangan kontrak tersebut negara rugi hingga Rp 4 triliunan. Perpanjangan kontrsk itu juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pansus Pelindo II DPR juga sudah minta agar kontrak yang diteken Dirut Pelindo II RJ Lino dibatalkan.

Lino sudah dicopot, tapi ternyata akibat tersandung kasus lain. Namun, perpanjangan kontrak itu tetap saja tak ada tanda-tanda dibatalkan. Pihak Hutchison juga mendapat tambahan pundi-pundi bisnis di Terminal Peti Kemas (TPK) Koja di kawasan Tanjung Priok.

Tanda-tanda pemerintah ingin asing menguasai pelabuhan tersebut juga diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 19 Maret 2018 lalu di sebuah hotel di kawasan Mega Kuningan. Bahkan, pemerintah bakal melego 20 pelabuhan lagi ke asing. (ba2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *