Koperasi yang Laksanakan RAT Diusulkan Dapat Sertifikat NIK

JAKARTA – eksplore.co.id – Komunitas perkoperasian kini memasuki era digital. Semua bisa dikakukan secara online. Karenanya Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mewajibkan kepada koperasi aktif supaya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanpa terkecuali hingga akhir 2019. Sebagai ganjaran, Kemenkop dan UKM akan menghadiahi sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

“Bagi koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT akan diusulkan untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK),” kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pendataan Koperasi dan UMKM Angkatan I Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Pengurus Koperasi juga diminta melaporkan hasil RAT-nya secara online melalui aplikasi Online Data System (ODS). Aplikasi ODS merupakan suatu jawaban dan solusi atas tuntutan perkembangan zaman dalam rangka pendataan koperasi dan UMKM. Sistem itu tengah dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mewujudkan satu database Koperasi dan UMKM.

“Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan hasil RAT, karena pengurus koperasi dapat melaporkannya secara mandiri di manapun dan kapanpun dengan syarat ada koneksi internet,” tegasnya.

Zabadi mengatakan, perkembangan dan laporan kinerja koperasi minimal 1 tahun sekali harus dilaksanakan dan dilaporkan oleh gerakan koperasi kepada pemerintah daerah, serta Kemenkop dan UKM. Lapiran itu sebagai bukti dan indikator untuk mengukur kinerja organisasi dan usaha koperasi. Dengan cara itu, perkembangan tiap tahun dapat terpantau.

Penerbitan sertifikat NIK ini akan dipercepat, karena arah kebijakan dan program baik internal ataupun eksternal Kemenkop dan UKM. Banyaknya koperasi yang telah bersertifikat juga sebagai dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah.

Dalam rangka percepatan pendataan koperasi tersebut, Kemenkop dan UKM telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 540/SM/XI/2018, tanggal 13 November 2018 perihal Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Data Koperasi Batas Waktu Hingga 30 Juni 2019.

Sinergi antara Kemenkop dan UKM dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna mendapatkan data riil jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT, dan capaian jumlah sertifikat NIK di masing-masing daerah. “Hal ini penting agar penyusunan program dan kebijakan dapat lebih tepat sasaran,” ujar mantan Direktur Utama Smesco Indonesia ini.

Menurut dia, dukungan percepatan pendataan tersebut akan semakin efektif dengan kerjasama semua pihak dari pengumpul, penginput, dan pengolah data. Oleh karenanya, percepatan pengumpulan data tidak hanya dibebankan pada operator, tetapi melalui dukungan optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

“Di mana tugas PPKL bukan sebagai petugas administratif, namun harus dipastikan benar-benar turun teknis ke lapangan guna melakukan pemantauan, evaluasi dan pendataan terhadap koperasi,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Zabadi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dengan capaian progress pendataan terbaik berdasarkan database ODS Kemenkop dan UKM dalam kurun waktu triwulan 4 (empat) tahun 2018. Provinsi tersebut adalah Dinas KUKM Jatim, Jateng, dan Bali.

“Hal ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada Provinsi/D.I. lain untuk terus meningkatkan progress pendataannya demi kepentingan bersama,” tutup Zabadi. (ba6)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *