Mengapa Lembaga Survei Kian Tidak Dipercaya? Di Sini Jawabnya

JAKARTA – eksplore.co.id – Hasil survei politik yang dibuat Litbang Kompas telah menggoncangkan dunia persurveian. Sebab, hasil survei yang disiapkan oleh harian umum nasional itu bertolak belakang dengan survei yang dilakukan lembaga survei terkemuka di negeri ini.

Kebetulan temanya tentang elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Banyak lembaga survei termasuk LSI yang dipimpin ‘raja survei’ Denny JA menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berada jauh di atas 50%, bahkan ada yang mendekati 60%. Sedangkan pasangan Prabowo- Sandi di posisi di jauh bawah 40%.

Kredibilitas Denny JA dan kawan-kawannya porak-poranda begitu Litbang Kompas melansir hasil yang bertolak belakang. Jokowi – Ma’ruf sudah di bawah 50%, yaitu 49,2% dan Prabowo -Sandi di posisi 37,4%.

Di antara yang tidak mempercayai krberadaan lembaga survei adalah Profesor Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.  Penelitiannya di lapangan telah mematahkan  hasil survei lembaga survei saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Hampir semua lembaga survei terkemuka di negeri ini memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat. Tapi, nyatanya yang menang Anies Baswedan – Sandiaga S Uno, persis seoerti yang disimpulkan Musni Umar.

“Saya ingin menyampaikan,  bahwa saya termasuk  orang yang resah dan tidak percaya dengan survei-survei yang  ada selama ini,” kata Musni, saat berbicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa” yang diadakan di Media Center gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selain Musni, narasumber diskusi lainya adalah peneliti Syaiful Mujani Recearch Cener (SMRC) Syirajuddin Abbas, Wakil Ketua DPR Fadly Son dan anggota Fraksi PDIP DPR Maruarar Sirait.

Alasan yang dibeberkan Musni, karena hasil wawancara langsung dengan masyarakat di bawah. Menurut Musni, kesimpulan penelitiannya tidak hanya berdasarkan wawancara saja.  Selain itu juga melihat fenomena yang terjadi,  apalagi di masa kampanye.

“Fenomena yang kita saksikan di saat kampanye  dengan hasil wawancara saya dengan masyarakat itu  sama sekali tidak tercermin dari hasil survei yang ada,” kata sosiolog ini. Penelitiannya yang tepat dan sesuai hasilnya adalah saat Jokowi dan Basuki alias Ahok berhasil memenangi Kursi DKI-1 melawan Fauzi – Nachrowi di Pilkada DKI. Penelitian Musni pada Pilpres 2014 juga memenangkan pasangan Jokowi- Jusuf Kalla melawan pasangan Prabowo  – Hatta.

Ada sejumlah alasan mengapa Musni tak lagi percaya kepada lembaga survei. Pertama, yang melakukan survei itu tak ada netralitasnya. Kedua, lembaga survei rata-rata dibiayai oleh yang memesan,  jadi dia tidak mandiri.

Barisan yang tak percaya lembaga survei lainnya adalah Fadly Son. Senada dengan Musni, persoalannya menurut dia, karena ada himpitan kepentingan dan peran antara lembaga survei dan sebagai lembaga konsultan politik.

“Kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik, maka akan ada conflict of interest , dia akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda,  alat kampanye dari yang meng-hire dia sebagai konsultan politik,” tutur Fadly yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra.

Kenyataannya, banyak lembaga survei di Indonesia ini merangkap menjadi konsultan politik. Jadi dia bukan sebagai lembaga survei independen dan tidak sebagai lembaga survei independen. Inilah yang membuat lembaga survei itu sebetulnya merupakan,  tidak semua,  tetapi bisa menjadi predator demokrasi dan predator politik. “Karena mereka ini menjadi mafia, menjadi mafia survei karena pekerjaan mereka itu bukan lagi pekerjaan untuk menciptakan suatu gambaran publik yang sesungguhnya,  tetapi apa yang diharapkan oleh yang membayarnya,” kata Fadly.

Contoh tidak kredibelnya lembaga survei  ditunjukkan antara kain hasil Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng. Sebagai contoh, SMRC  dalam pilkada DKI menempatkan Anies-Sandi itu 47, 90% , ternyata hasil akhirnya 57,97%, 

“Coba beda berapa persen itu. Kalau Charta Politika menempatkan 44 , 8 , Kalau indikator menempatkan 48, 2,” katanya. Menurut dia, survei internal Gerindra malah mendekati hasil penghitungan KPU DKI, yaitu 58%, selisih 0,03%.

Kemudian Pilkada Jawa Barat. Gerindra mencalonkan  pasangan Sudradjad – Syaiku.  SMRC hanya menempatkan 7,9%,  kemudian Charta Politika 7,6%,  LSI Denny 8,2%. “Tahu ga berapa hasilnya,  hasilnya 28,7%,  jadi dari 7% menjadi 28,7% ini logikanya dimana,  bisa meleset 400%,” ujarnya.

Lalu, Pilkada Jawa Tengah, Gerindra mencalonkan Sudirman Said. SMRC mersmaljan calin tersebut hanya daoat suara 22,6%,  Charta Politika 13,6% , LSI  Deny JA 13%. “Kami mendukung waktu itu Sudirman said, hasilnya berapa?  41,2%,  jadi dari 22% kok bisa jadi 41,2% , gimana logikanya,” kata Fadly.

Menurut Fadly, persoalan lainnya masalah metodologi yang dipakai sudah kuno. Harus ada  evaluasi total terhadap metodologi survei. Soalnya banyak kasus. Satu contohnya,  pada waktu pemilihan presiden Amerika 2016 , Donald Trump itu juga diprediksi oleh hampir semua lembaga survei kalah. Bahkan New York Times mengatakan Hillary Clinton menang 85%, dan Donald Trump hanya 15%. Ternyata hasilnya Trump yang menang.

Pengamat SMRC Sirajudin Abbas mengajak masyarakat untuk bisa membedakan mana kajian akademik yang bisa dipertanggung-jawabkan dan mana kajian yang tidak didasarkan pada disiplin akademik yang baik.

Abbas menyontohkan peristiwa politik Pemilu 2014. Ketika itu banyak lembaga survei menyajikan data yang cukup ekstrem. Misalnya, banyak partsi yang hilang karena tak memenuhi ambang batas dan Prabowo menang melawan Jokowi.

Menguji Hasil Survei
Untuk mengetahui kredibilitas sebuah lembaga survei politik, kata dia, perlu dilihat beberapa hal ini. Pertama, reputasinya, rekam jejak sebelumnya seperti apa. Jadi wartawan juga masyarakat bisa mengetahui  sebelumnya baik pada saat Pilpres pileg maupun Pilkada. Perlu dilihat seperti seberapa baik, apa rekam jejaknya.

Kedua, pada SDM-nya. Karena banyak juga yang merasa mengerti statistik, tetapi secara  keilmuwan tidak tahu, tapi dia melakukan survei juga. Tidak cukup mengerti  statistik saja.  “Yang harus mengerti juga psikologi harus mengerti apa perspektif politik. Harus mengerti juga psikologi dan sosiologi. Kalau basic  keilmuannya tidak dikuasai,  sulit bagi orang yang mengerti statistik untuk membaca,  apa yang diinginkan masyarakat terkait apa, terkait Pemilu misalnya. Karena banyak aspek, banyak indikator yang harus dimengerti. Variabel yang harus dibaca, mana yang diabaikan. “Kalau sekadar itu saja nggak bisa,  nggak cukup,” ujarnya.

ketiga, soal seberapa jujur dia menyampaikan metodologinya pada saat presentasi. Ada yang melaporkan survei itu kesimpulannya saja, tapi metodologinya tidak dilaporkan secara saintifik, itu problematik. Kalau tidak ditampilkan itu orang gak bisa menguji seberapa baik metodologinya,  dirancang dan dijalankan.

Keempat, soal Bagaimana runutan temuan survei ini bisa dicapai, dari mana prosesnya. Misalnya, cara bertanya harus dijelaskan  dan juga bagaimana temuan itu di disampaikan ke publik.  kadang-kadang kan ada juga yang disampaikan ujungnya aja. Bagaimana prosesnya, itu tidak dijelaskan dengan baik. Itu yang memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

Akibatnya banyak survei-survei yang dilakukan secara internal oleh partai-partai. Tentu saja hadil survei itu  tidak bisa diverifikasi karena memang tidak untuk kepentingan publik.

Sementara itu, soal survei, Maruarar mengemukakan, survei adalah potret waktu itu. “Bisa berubah,  bisa,  pada saat disurvei, ya itu hasilnya,” kata Ara, sapaan Maruarar.

ia membenarkan, PDIPjuga mempunyai tim survei internal yang independen. “Kita juga punya survei internal , survei orang yang independen dan sebagainya,” katanya.
Menurut dia, track record lembaga survei menjadi hal yang penting. (ba3)

WhatsApp chat