BEM FIA UI: JICT Aset Bangsa, Jangan Serahkan ke Asing

JAKARTA – eksplore.co.id – Diindikasikan berbau KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Itulah proyek perpanjangan kontrak pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) milik PT Pelindo Il yang diserahkan ke perusahaan asing, yaitu Hutchison Port Holding (HPH) untuk 2019 – 2039.

Sebab, proses perpanjangan kontrak itu cacat hukum dan merugikan keuangan negara. Sebaliknya, perjanjian yang dibuat Dirut Pelindo II RJ Lino ketika itu diduga menguntungkan orang per orang tertentu. Kini Lino sudah dipecat, tapi perjanjiannya jalan terus.

Padahal, seharusnya 27 Maret 2019 ini kontrak lama akan berakhir. Dan JICT dapat dikelola sendiri sehingga bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kontrak perpanjangan. Demikianlah kesimpulan Diskusi yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (BEM-FIA UI) yang bertajuk “Kongkow Sore: Korupsi JICT: Nyata atau Isu Belaka?” yang diadakan belum lama ini (22/3/2019) di kampus Depok.

Ketua BEM-FIA UI Rufi Farenza menyatakan,
pihaknya akan mengawal terus kasus itu hingga tuntas. “BEM FIA UI 2019 telah bertekad untuk terus mengawal isu ini,” kata Rufi. Menurut dia, itu adalah skandal kejahatan karena telah merugikan negara, dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

JICT, menurut BEM FIA UI, merupakan aset bangsa yang sangat strategis. Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia itu merupakan pintu keluar masuk ekspor impor dan gerbang ekonomi nasional. “Dengan demikian, sudah semestinya pelabuhan tersebut dikelola oleh Indonesia, bukan oleh asing,” kata Rufi lagi.

Diskusi yang diadakan enam hari menjelang berakhirnya masa kontrak kelola JICT oleh HPH itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu; peneliti Bhima Yudistira dari Indef, Lais Abid dari ICW, dan Deputi Serikat Pekerja JICT Suryansyah Bahar.

Setidaknya ada lima alasan mengapa kasus JICT itu harus dibongkar. Pertama, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai rencana kerja dan RJPP dan RKAP PT Pelindo II. Rencana itu tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014. Padahal rencana itu telah dinisiasi dirut PT Pelindo II sejak 2011.

Kedua, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan izin konsesi kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu. Ketiga, penunjukan Hutchison Port Holding oleh PT Pelindo II sebagai mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

Keempat, perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchison Port Holding tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.

Kelima, penunjukan Deutsche Bank sebagai financial advisor. BPK menduga, penunjukan itu bertentangan dengan peraturan perundangan. (ba1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *