Forhati: Hubungan Seksual di Luar Nikah Rendahkan Hakekat Manusia

JAKARTA – eksplore.co.id – Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (PMN Forhati) menyatakan hubungan seksual hanya berlaku bagi laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama (syariah) dan undang-undang negara yang berlaku. Bahkan, hubungan itu harus dilandasi oleh rasa kedamaian, kenyamanan, cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah), sebagai wujud kepatuhan kepada Allah. Jika itu dilakukan Forhati yakin hal itu akan berdampak pada kualitas hidup pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa yang lebih baik.

Forhati juga berrpendapat, segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dan hubungan seksual menyimpang seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender, bertentangan dengan hakekat kemanusiaan dan merendahkan eksistensi manusia sebagai sebaik-baik makhluk (ahsanittaqwim) menjadi hanya khayawan an nathiiq (hewan yang berakal).

Untuk memerangi kejahatan seksual menurut Forhati, harus dengan cara-cara yang sistemik, strategis, dan berdampak luas. “Yaitu memberikan prioritas pada peningkatan kualitas manusia sebagai subyek kehidupan dengan percepatan peningkatan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan ketahanan keluarga,” tutur Koordinator PMN Forhati Hanifah Husein, yang menandatangani pernyataan Forhati.

Forhati juga menekankan, pengaturan berbagai hal terkait dengan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan dan manusiawi dalam bentuk perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif, mengakomodasi seluruh pandangan dan sikap masyarakat. “Tentu, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, dan tidak hanya untuk memenuhi kehendak dan aspirasi sekelompok masyarakat, serta sekadar mengikuti perkembangan dinamika global saja,” tutur Hanifa dalam pernyataan sikap Forhati yang diterima eksplore.co.id, Kamis (4/4/2019).

Pernyataan sikap Forhati itu merupakan respon aktif terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan merupakan hasil diskusi dan kajian yang dilakukan oleh Forhati. Sebelumnya, Forhati telah menyelenggarakan  Seminar Emak dan Milenial SOLID (Sadar Olah Literasi Digital) di HMI Center di Jakarta pekan lalu (28/3/2019).

Hanifa menyatakan, secara tersirat, masih terdapat pasal-pasal dalam RUU PKS yang secara implisit membuka celah terjadinya hubungan sejenis, dan hanya dihukum bila melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Padahal,  di dalam Islam hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang dilarang. Di sisi lain terdapat celah, perbuatan zina tidak dapat dihukum.

Forhati pun berpendapat, berbagai tindak kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU PKS, sebenarnya bisa diusulkan dalam penyempurnaan Undang-Undang yang sudah ada seperti Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Undang-Undang Perdagangan Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, atau di RUU KUHP yang sampai dengan sekarang belum disahkan. Atau bisa diakomodasi dengan diusulkannya RUU Kejahatan Seksual.
“Mudah-mudahan DPR yang akan datang bisa lebih smart mencermati kepentingan masyarakat tentang kekerasan seksual ini, namun tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada, dan harus sesuai dengan Pancasila,” tutur Hanifa lagi.

Sebelumnya, dalam seminar, Muhammad Khairi Haesy dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo),  memberikan tips cerdas perempuan untuk bertindak sebagai fact checker ketika menerima berita di media sosial, seperti facebook, tweeter, dan media social lainnya. Yaitu, harus sabar, kritis dengan cara menganalisis informasi secara rasional dan mencari faktanya. “Pemilik android bisa menggunakan playstore untuk mengecek ke beberapa lembaga yang bertindak sebagai  fact checker,” ujar Khairy.

Sementara, Herlando Marodona dari Kementerian Kominfo menyampaikan, pemerintah mendukung dan sangat mendukung anggota masyarakat yang berinisiatif menjadi pengguna media yang cerdas seperti ini, sehingga tidak mudah menyebar hoax dan menjadi penyebab timbulnya perpecahan dan rasa ketidak nyamanan. (ba5)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *