Maklumat Rumah Indonesia: Hindarkan Penyelenggara Negara Dari Godaan Politik

JAKARTA – eksplore.co.id – Pemilihan umum (pemilu) tahun ini berlangsung pada 17 Spril 2019. Pemilu dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif (pilleg) dan prmilihan presiden (pilpres). Ini adalah laboratorium politik pertama yang
menampilkan kompetisi tanding ulang berhadap-hadapan antara petahana
dengan penantang. Akibatnya suhu politik lebih panas dari sebelumnya.

Suasana yang tidak sehat itu, bukan saja akibat panjangnya masa kampanye hingga tujuh bulan lamanya. Tapi, juga akibat narasi dan tindakan politik dari para pihak yang telah menciptakan keterbelahan sosial-politik akut dan tak mudah untuk dipulihkan.
Pilar-pilar moral maupun institusional yang diharapkan menjadi penyangga
demokrasi, tampak ikut mengalami destruksi. Lembaga-lembaga negara
yang harusnya netral, justru diragukan
kenetralannya akibat telah terlalu jauh terlibat dalam kontestasi politik.

Sejumlah tokoh dari kalangan akademisi, aktivis sosial, pekerja, jurnalis, birokrat, agamawan, yang terhimpun dalam Rumah Indonesia menginisiasi gerakan pemilu yang jujur dan adil (jurdil), dan memulihkan situasi kembali normal dan kondusif demi keutuhan negara dan bangsa.

Dalam siaran pers yang diterima Eksplore, inisiasi itu dituangkan dalam Maklumat Rumah Indonesia. Dalam maklumat itu, Rumah Indonesia menilai pers, cendekiawan, dan agamawan yang diharapkan mencerahkan moral publik, malah menunjukkan tanda keterlibatannya dalam pusaran pertarungan politik.

Lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu dinilai kurang mampu menyelenggaran pemilu yang jujur dan adil. “Kita sedang menghadapi defisit legitimasi. Institusi yang secara kredibel bisa menjaga kebhinnekaan kian langka, hampir semua terseret dan
terjebak pada politik elektoral. Krisis legitimasi sudah meluas.”

Banyak yang merasakan bahwa organisasi TNI dan Polri kurang solid. Reformasi telah berlalu hampir dua puluh satu tahun. Niat dan perjuangan kita untuk membangun kebebasan dan demokrasi sedang diuji.

Krisis legitimasi tersebut merupakan sinyal kerusakan bangunan moral, yang tentunya
didahului oleh rusaknya kebebasan dan demokrasi. Kita menghadapi kegentingan situasi. Sejak era Orde Baru, Republik
Indonesia belum pernah mengalami keterbelahan yang masif seperti
sekarang. Namun tak ada yang mau mengakui kondisi genting ini.

Maklumat Rumah Indonesia menyatakan, sebelum terjadi eskalasi yang tak terkendali, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi segala sesuatunya, agar konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung tak runtuh.

Bagaimana cara mendinginkan suasana politik yang kian panas itu? Ada tiga hal yabg ditawarkan Rumah Indonesia. Pertama, agar penyelenggara kekuasaan negara bisa menjaga marwah dan
integritasnya, serta sejauh mungkin menghindarkan diri dari segala bentuk
godaan untuk menjadi bagian dari kontestasi politik. Kekuasaan harus
dijalankan persis sebagaimana maksud diadakannya, termasuk menjamin
keselamatan rakyat untuk menggunakan hak pilihnya.

Kedua, agar seluruh elemen masyarakat hendaknya dapat menggunakan
hak konstitusionalnya secara baik, melawan segala bentuk politik uang, intimidasi dan kebohongan, supaya menentukan sikap dalam keadaan merdeka, sehingga keputusan rakyat menjadi rahim bagi suatu
pemerintahan yang bekerja dalam garis Konstitusi dan dasar negara Pancasila.

Ketiga, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung, bahu-membahu, bekerja bersama mengatasi keterbelahan dan
eksesnya, demi menjaga keselamatan dan keutuhan Bangsa.

Setidaknya ada 34 orang tokoh yang berhimpun di Rumah Indonesia. Di antaranya;  Prof Abdul Karim, Abdul Rahman Ma’mun, Ahmad Alamsyah Saragih,  Prof Aidul Fitriciada Azhari, Prof Ali Agus, Prof Bambang Cipto,  Bambang Ekalaya
Prof Chairil Anwar, Dadang Juliantara, Dardo Pratistyo, Prof. Firmanzah, Nursyahbani Katjasungkana,  Ichsan Loulembah, Raharja Waluya Jati,  Prof Salim H Said, dan Untoro Hariadi. (ba4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat