Produksi Biodiesel B100 Bisa Hemat Devisa Rp150 Triliun


JAKARTA – eksplore.co.id – Kementerian Pertanian mengadakan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel 100% atau dengan nama produk B100. Pemakaian bahan bakar tersebut dapat menghemat devisa sebesar Rp 150 triliun dari penghapusan impor BBM sebanyak 16 juta ton per tahun.

B100 dapat dipakai untuk menggantikan solar bagi alat-alat mesin pertanian (alsintan). Saat melakukan uji coba B100 itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa produksi B100 itu sekaligus menjawab hambatan ekspor dan melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak sawit [CPO] Indonesia.

“Setiap tahun Indonesia impor BBM sekitar 16 juta ton per tahun, nilainya sekitar Rp150 triliun. Jika kita bisa substitusi dari solar ke B100, Indonesia bisa menghemat devisa Rp150 triliun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers usai uji coba B100 di kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta, awal pekan ini (15/4/2019).

Amran menjelaskan, penggunaan B100 lebih hemat ketimbang solar. Dari hasil uji coba diketahui satu liter B100 dapat menjangkau 13 km. Sedangkan satu liter solar hanya mencapai 9,6 km. “Dari segi harga dan energi sangat efisien,” tuturnya.

Karena itu, Kementan terus mendorong produksi traktor dan kendaraan yang berbahan bakar B100. Percobaan telah dilakukan selama dua tahun di Balitbang Kementan dengan hasil tak ada catatan masalah. Rencananya, setelah percobaan dua tahun, traktor pertanian berbahan bakar biodiesel akan segera diproduksi massal.

Ekspor Sawit
Pada kesempatan itu, Mentan juga menjelaskan tentang ekspor sawit. Produksi CPO Indonesia saat ini mencapai 46 juta ton. Sekitar 73.91% atau 34 juta ton untuk ekspor ke 140 negara. Pangsa pasar CPO Indonesia terbesar India, Uni Eropa, China, Pakistan, dan Bangladesh.

“B100 berpotensi menjadi substitusi impor solar untuk pemakaian di dalam negeri, sekaligus melawan diskriminasi Uni Eropa. Karens itu negara yang sulit diajak berunding akan segera dikurangi kuota ekspornya,” kata Mentan Amran. Saat peluncuran B100, Amran didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertanian, antara lain Sekjen Kementan Syukur Iwantoro, Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi; Dirjen PSP Sarwo Edhy; Kepala BPPSDMP Momon Rusmono; Kepala Balitbangtan, Fadjry Djufri; dan Dirjen Perkebunan dan Kasdi Subagyono.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution pekan lalu mengatakan bahwa aturan Renewable Energi Directive II dari Uni Eropa [RED II] akan berlaku otomatis pada 12 Mei 2019 melalui ‘prosedur senyap’ atau tanpa pembahasan lagi dan langsung diberlakukan.

Konsekuensi berlakunya RED II pada 2020-2023 adalah pembatasan konsumsi bahan bakar nabati berisiko tinggi di negara-negara Uni Eropa, termasuk CPO. Ditetapkan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari konsumsi tahun ini. Kemudian, pada 2024 impor CPO akan terus turun secara bertahap hingga nol persen pada 2030. (ba2)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *