Transportasi Massal Tak Memadai Picu Mudik Berkendaraan Pribadi

JAKARTA – eksplore.co.id – Perjalanan mudik dari tahun ke tahun akan didominasi kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Penyebabnya, karena sarana transportasi umum massal tidak memadai. Tak mampu mengangkut seluruh pemudik.

Hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang serius menyiapkan sarana transportasi umum massal. “Sedangkan, pemda lainnya nyaris tak ada yang peduli dengan sistem angkutan kotanya,” kata  pengamat masalah transportasi Darmaningtyas.

Itu sebabnya, kata Tyas, setiap musim mudik Lebaran Idul Fitri, beribu-ribu kilometer jalanan dari Ibukota ke daerah tujuan mudik dijejali kendaraan pribadi. “Pemda-pemda tak memikirkan sarana transportasi umum yang memadai bagi warganya, juga bagi pemudik,” ujarnya saat  Diskusi dan Peluncuran Buku “Mudik Minim Polemik”, di Hotel Ibis Jakarta Central Cawang, Selasa (7/5/2019).

Karena itu Direktur Eksekutif Institut Transportasi (Instran) itu menyarankan para kepala daerah untuk belajar masalah transportasi ke Pemprov DKI. Saat ini, Pemrov DKI tengah mengembangkan Sistem Transportasi Umum Massal Terpadu. Di Jakarta terdapat berbagai sarana transportasi umum, seperti KRL, busway Transjakarta, MRT, LRT, juga OK-OTrip.

Pendapat itu diamini Edo Rusyanto yang juga koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), sang penulis buku “Mudik Minim Polemik”. Menurut Edo, saat ini tata kota di banyak daerah itu berbasis jalan yang menjanjikan berkendaraan pribadi dengan aman dan nyaman.

“Banyak Pemda yang tak mau membiayai sarana angkutan dan transportasi umum. Makanya kita dorong tata kota yang berbasis transportasi umum,” kata Edo yang juga presiden Road Safety Association (RSA).

Picu Kecelakaan

Edo dan Darmaningtyas sependapat, banyaknya penggunaan kendaraan pribadi memicu banyaknya kecelakaan di jalan raya. Data yang dikutip buku itu tercatat saat mudik Lebaran 2017, terdapat 6,39 juta unit sepeda motor dipakai mudik. Sedangkan mobil pribadinya mencapai 3,19 juta unit. Dampaknya ada dua, yaitu kemacetan di jalan raya baik tol dan non-tol, serta memicu kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

“Dan, realitanya, hal itu telah memindahkan banyak kecelakaan ke daerah tujuan mudik,” kata Edo lagi. Dari data yang dihimpun Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan, sejak 2011 – 2017, kecelakaan di musim mudik fluktuatif di angka 2.957 kasus hingga 5.233 kasus. Sedangkan yang meninggal dunia pada periode yang sama, juga fluktuatif antara 606 hingga 1.505 jiwa.

Edo pun salut dengan upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas saat mudik. Hal itu  ditandai banyak perusahaan negara (BUMN) dan swasta menyediakan ratusan bus untuk mudik gratis. Mereka bahkan berhimpun baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mendirikan posko mudik yang dilengkapi sarana kesehatan dan istirahat.

Dalam diskusi yang dipandu Edward Simanjuntak, Kepala Kasub Bidang Operasional dan Pemeliharaan II Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Joko Santoso mengungkapkan untuk mengurai kemacetan di jalan saat mudik nanti, pemerintah memutuskan sistem satu arah yang  akan diberlakukan mulai dari KM 29 hingga KM 262. “One way system seluruhnya ke arah Jawa dari Km 29 sampai Km 262 di Brebes Barat,” ujar Joko.

Sistem satu arah akan diterapkan pada tanggal 31 Mei, serta 1 dan 2 Juni 2019 selama 24 jam. Joko menjelaskan,kebijakan satu arah ini merupakan hasil pembahasan rapat pimpinan yang dihadiri antara lain oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri.

Namun, kepastian pelaksanaan kebijakan tersebut akan diumumkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Kepastian teknisnya akan dijelaskan Menhub waktu deklarasi nanti,” tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya mengutamakan angkutan umum, kata Joko, pemerintah menetapkan untuk bus, tarifnya paling rendah, yaitu setara dengan kendaraan kecil seperti sedan. (ban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *