Rekonsiliasi Para Oligarki

Oleh: Hersubeno Arief#

Rencana pertemuan Jokowi-Prabowo, apakah rekonsiliasi, silaturahmi, rujuk nasional, atau boleh sebut apa saja namanya, semakin menegaskan kepada kita bahwa negara ini sesungguhnya kian dalam dikuasai oleh oligarki.

Demokrasi yang coba kita adopsi melalui mekanisme pemilihan setiap lima tahun sekali, hanyalah demokrasi prosedural yang artifisial. Rakyat hanya instrumen, bukan elemen utama perubahan atau rotasi kekuasaan.

Tujuannya untuk mendapatkan stempel bahwa rakyat telah dilibatkan. Dengan begitu pemerintah bisa secara absah mengklaim sebagai pemerintah yang legitimate, mendapat mandat dari rakyat. Tak lebih dan tak kurang, hanya itu.

Rakyat dilibatkan lima tahun sekali. Setelah perhelatan usai, rakyat tidak lagi dilibatkan, bahkan ditinggalkan. Ketika masanya tiba, rakyat kembali dimobilisasi. Begitulah siklus lima tahunan itu kembali berulang.

Meminjam tipologi Winters (2011) saat ini para oligark telah bermetamorfose menjadi oligraki kolektif, dari sebelumnya bersifat terpusat di satu tangan pada masa Orde Baru.

Dalam oligarki kolektif, kelompok kecil elit politik dan elit pemilik modal/kekayaan inilah yang mengontrol dan mengatur secara efektif rotasi maupun distribusi kekuasaan.

Tujuan utamanya agar kekayaan, sumber daya material tidak berkurang dan terdistribusi secara terbatas di dalam kelompok mereka saja.

Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Menggantikan prinsip demokrasi : dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Dalam demokrasi langsung berbiaya tinggi seperti Indonesia, para oligarki mendapat celah masuk yang sangat sempurna. Peran pemilik modal sangat menentukan. Siapa yang memiliki dana kampanye besar, dia akan memenangkan pemilu.

Dengan kekayaan di tangan yang begitu besar, mereka bisa mengontrol sebuah pemilu dan hasilnya. Caranya sangat sistematis. Tangan-tangan kekuasaan mereka bisa menjangkau sangat jauh. Masuk ke partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, media, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kampus, akademisi, bahkan sampai lembaga keagamaan.

Melalui rekayasa peraturan dan perundang-undangan, mereka bisa leluasa mengatur dan menentukan. Siapa yang boleh maju dalam kontestasi, apa dan bagaimana bentuk lapangan permainannya, bagaimana aturan mainnya, siapa wasit, pengawas, bahkan siapa penontonnya. Dan yang lebih penting siapa yang akan dan harus menjadi pemenang.

Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, permainan seperti ini tidak terlalu asing. Sebuah pengaturan skor yang dikenal sebagai Sepak Bola Gajah!

Tim mana yang akan keluar sebagai pemenang dan menjadi juara sudah ditentukan. Sementara tim yang dikalahkan juga tidak perlu khawatir. Mereka juga mendapat imbalan yang memadai. Semuanya baku atur.

Tinggal penonton yang tidak paham, ribut sendiri. Mereka merasa yakin timnya pasti menang. Secara kualitas pemain, kekompakan tim, dan support penonton jauh lebih unggul. Tapi mengapa kok bisa kalah?

Mereka cuma bisa bingung. Secara permainan, tim yang didukung lebih unggul, namun wasit sangat berpihak. Ketika protes ke pengawas pertandingan, tidak digubris. Diajukan ke badan arbitrase, tetap dikalahkan.

Para suporter tambah bingung. Offisial tim yang mereka dukung ternyata malah bergabung dengan tim lawan. Mereka menyampaikan ucapan selamat, bahkan ada yang diam-diam ikut merayakan kemenangan tim lawan.

Begitulah kira-kira situasi yang dihadapi oleh para emak-emak yang kini tengah merajuk dan marah. Mereka menggelar unjukrasa di rumah Prabowo.

Mereka adalah suporter yang tulus. Ikhlas berjuang dan sangat militan. Namun mereka bukanlah bagian dari permainan. Bukan bagian dari tim. Hanya penggembira di pinggir lapangan.

Dengan memahami anatomi oligarki maka tidak ada gunanya para pendukung marah-marah. Bawa perasaan.

Mari kita lupakan semuanya. Biarkan mereka baku atur, siapa mendapat apa. 
Kita tinggal menunggu mereka berkelahi diantara mereka sendiri.

Psikologi kekuasaan, sama dengan kekayaan. Seperti air laut. Semakin banyak kita meminumnya, akan semakin haus. Begitulah dahaga atas kekuasaan, dan kekayaan. Tak pernah ada batasnya.

Jika ingin mengubah lapangan permainan, maka mata rantai oligarki itu harus diputus. Demokrasi memberi ruang bagi kekuatan rakyat untuk mengubahnya.

Syaratnya rakyat mengkosolidasi diri, membuat wadah sendiri, mengusung agenda sendiri, dan memilih pemimpin sendiri. end

#seorang konsultan politik, pernah menjadi redaktur harian umum nasional di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *