Kemenkop Ingin RUU Perkoperasian Segera Disahkan

JAKARTA – Eksplore.co.id – Komunitas perkoperasian di Indonesia, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM ingin agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyatakan, kehadiran UU Perkoperasian amat penting dan strategis. Bagi pemerintah, UU itu bisa menjadi ‘guide’ atau landasan dalam menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak khususnya kepada koperasi di Indonesia. “Bagi koperasi sendiri, kehadiran UU Perkoperasian merupakan payung hukum sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha koperasinya, ketimbang tidak ada UU,” kata Prof Rully.

Menurut Rully, saat ini terdapat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Kooperasi. Namun statusnya sementara setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). UU Nomor 25 sudah harus direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. “Urgensinya bagi koperasi, jika kita memiliki UU sama artinya kita memiliki back-up yang kuat untuk banyak hal,” ujar Prof Rully.

Itu sebabnya, Rully berharap agar RUU Perkoperasian bisa segera disahkan menjadi UU oleh DPR periode 2014-2019 sebelum berakhir masa kerjanya di akhir bulan ini. “Semoga bisa tuntas pada periode DPR sekarang. Dan kalau disahkan menjadi UU, kita sudah siap dengan PP-nya,” kata Rully mantan pejabat di Institut Perkoperasian Indonesia (Ikopin).

Tapi, bila sebaliknya, lanjut Rully, misalnya di carry-over ke periode DPR yang baru, pihaknya juga sudah siap. “Pokoknya, kita akan menerima segala keputusan yang ada, terkait RUU Perkoperasian ini. Harapannya ya bisa tuntas segera di periode sekarang,”” ungkap Rully lagi.

Untuk itu, Prof Rully menjelaskan bahwa pada 13 September 2019 mendatang sudah teragendakan untuk Rapat Kerja antara pemerintah (Kemenkop dan UKM) dengan Panja Komisi VI DPR RI membahas RUU Perkoperasian. “RUU ini sudah ada di Panja Komisi VI sejak 2016 lalu. Pemerintah dan DPR sangat concern untuk menyelesaikan UU Perkoperasian. Sayangnya, kita belum memiliki kecocokan waktu untuk mengadakan Raker yang tadinya sudah disusun sejak 16 Juli lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan Raker pada 13 September ini tidak tertunda lagi,” katanya.

Rully mengakui, secara substansi sebenarnya isi RUU Perkoperasian sudah tidak ada masalah yang berarti. “Sejak 2016 sudah kita masukkan draft-nya ke DPR, dan oleh Dewan dilakukan beberapa perubahan. Sebagian besar pasal isi RUU tersebut sudah konsinyering dengan kita. Yang belum itu ada pasal yang berkaitan dengan Dekopin dan beberapa hal berkaitan dengan redaksional saja,” ujar Rully.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan secara informal bahwa ada pasal-pasal yang masih mengganjal secara formal. “Dan mereka menyetujui untuk diubah. Mudah-mudahan, dalam forum pada 13 September nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan,” tutur Prof Rully mengakhiri penjelasannya.

Sikap Dekopin

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian Dekopin Agung Sudjatmoko juga berharap ada RUU Perkoperasian dapat segera disahkan dan diundangkan. Menurut Agung, sebelumnya, gerakan koperasi dipayungi oleh UU yang pernah ada yaitu UU No. 12/1967, UU No. 17/2012 serta UU No. 25/1992.

Dibandingkan UU Koperasi sebelumnya, kata Agung, RUU Perkoperasian ini punya lebih. Yaitu; memberikan ketegasan konsep berkoperasi yang sebenarnya. RUU ini meletakkan koperasi sebagai perusahaan yang dimiliki oleh anggotanya.

RUU ini juga berupaya membangun paradigma baru tata kelola koperasi sebagaimana kaidah ekonomi perusahaan. “RUU yang sistem ekonomi syariah berbadan hukum koperasi. (ba1)

Foto: Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga berfoto bersama dengan Anggota Komisi VI seusai Rapat Kerja Pembahasan RKA-KL Tahun 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis(05/09/2019) (ist)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat