RUU Perkoperasian Siap Disahkan


JAKARTA – Eksplore.co.id – Komisi VI DPR bersepakat melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian ke pembahasan tingkat dua, yaitu Sidang Paripurna. Sebagian besar fraksi, yaitu enam dari 10 fraksi menyatakan RUU itu sudah selesai dibahas dan siap dibawa je Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil secara voting oleh anggota fraksi yang ada di Komisi VI pada Jumat (13/9/2019) dalam Rapat Kerja Komisi VI yang dihadiri wakil pemerintah, yaitu Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.  Keenam fraksi yang setuju RUU dibawa ke paripurna untuk disahkan di akhir masa bakti DPR 2014-2019, adalah; Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura. Sedang empat fraksi yang ingin dilanjutkan ke DPR yang baru adalah; Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Frakdi PKB dan Fraksi PPP.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan, salah satu poin utama dalam RUU yang disusun untuk menggantikan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah dimasukkannya prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak diterapkan koperasi di Tanah Air.

Pada UU perkoperasian yang lama tidak memuat sama sekali keberadaan koperasi yang berpsyariah. “Jika RUU tidak segera disahkan, penyelenggaraan koperasi syariah tidak akan memiliki payung hukum,” kata Teguh.

Menurut Teguh, pengesahan RUU Perkoperasian juga akan menguatkan sokoguru perekonomian nasional. Pemerintah nantinya akan mampu menghalau para renterir berkedok koperasi dan berlindung dalam topeng ekonomi kerakyatan. “Dengan begitu, koperasi yang beroperasi di masa mendatang adalah koperasi yang sehat, sesuai jati diri Indonesia berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi,”  kata Teguh.

Namun, Teguh mengakui masih ada sejumlah catatan yang perlu digarisbawahi terkait RUU Perkoperasian. Salah satu catatan yang dikemukakan adalah soal keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dianggap sebagai gerakan tunggal wadah gerakan koperasi.

Anggota Komisi VI Nasim Khan dari Fraksi PKB, mengatakan bahwa klausul itu menyalahi asas demokrasi karena memberi keistimewaan pada Dekopin yang berpotensi menghambat tumbuh kembangnya wadah gerakan koperasi lain. Karena itu, Nasim tidak setuju adanya alokasi APBN dan APBD untuk gerakan koperasi karena tidak sesuai dengan azas kemandirian.

Nasim juga mengungkapkan, fraksinya tidak setuju pendirian koperasi harus melalui penyuluhan dan rekomendasi pemerintah. “Lebih jauh, koperasi juga harus melaporkan perkembangan kelembagaan, usaha dan keuangan. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip otonomi dan kemandirian koperasi dan dikhawatirkan mengganggu berkembangnya koperasi,” ujar jutu bicara Fraksi PKB ini.

Di tempat sama,  Ketua Panja RUU Perkoperasian Inas Nasrullah Zubir menegaskan, dengan adanya perubahan RUU tersebut diharapkan semakin memperkuat peran koperasi sebagai suatu badan usaha berbadan hukum di dalam sistem perekonomian Indonesia. “Dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi dan masyarakat,” ujar Inas dari Fraksi Hanura.

Jangan ke MK Lagi
Sementara itu, saat menyampaikan sikap pemerintah, Menkop Puspayoga berharap DPR dapat membahas RUU Perkoperasian dengan sangat matang, sehingga tidak akan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “RUU ini memang harus disahkan. Di penghujung tugas saya, tentu saya sangat berkepentingan. Tapi, saya juga tidak ingin ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Malu kita semua di sini,” ucap Puspayoga.

Sebaliknya, Menkop dan UKM pun tak berkeberatan jika RUU Perkoperasian diteruskan ke Dewan periode mendatang. Masa kerja DPR 2014-2019 akan purnabakti di akhir bulan September ini. Rencananya DPR yang baru, periode 2019- 2024 akan dilantik 1 Oktober 2019. “Jadi, jangan grusa-grusu. Yang penting matang sempurna,” ujar Puspayoga mengakhiri sambutannya. (ba1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *