Bambang Wijonarko: Saatnya Saudagar Muhammadiyah Harus Tampil


PEKALONGAN – Eksplore.co.id – Kebangkitan ekonomi Muhammadiyah diproklamirkan pada Muktamar Muhammadiyah Agustus 2015 di Makassar. Ketika itu ditetapkan ekonomi sebagai pilar ketiga organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu. Pilar kesatu dan kedua adalah pendidikan dan kesehatan.

Dan, Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) adalah anak kandung Muhammadiyah yang baru lahir dan diberi tugas mewujudkan pilar ketiga tersebut, bersama anak kandung lainnya, yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Berikut ini wawancara Bani Saksono dari  Eksplore dengan Ketua Umum JSM Bambang Wijonarko di sela-sela Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 di Pekalongan (19-21 September 2019). Bambang pernah menjadi wakil ketua Induk BTM. Kini juga tercatat sebagai wakil ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah.
 

JSM yang kita tahu merupakan instrumen Muhammadiyah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi umat. Bagaimana caranya?
JSM itu lahir pasca Muktamar Muhammadiyah di Makassar Agustus 2015. Muktamar memberi amanah bahwa ekonomi menjadi pilar ketiga Muhamadiyah. Untuk mewujudkannya, harus melibatkan para pelaku usaha riil atau yang disebut saudagar., karena alhamdulillah, Muhammadiyah sudah selesai dengan Pilar Kesatu dan Pilar Kedua, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Untuk membangkitkan sektor ekonomi di kalangan Muhammadiyah, walaupun Muhammadiyah dilahirkan oleh seorang ulama yang saudagar dan saudagar yang ulama, tapi rupanya para penggiat Muhammadiyah itu kebanyakan dari kalangan pendidik, paramedis, dan birokrat. Justru dari kalangan pengusaha kok malah meredup. Karena itu, ini saat yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tampilnya saudagar saat ini ibarat fardhu ain. Saatnya saudagar harus tampil.

Ada yang menarik dengan istilah saudagar, mengapa bukan pengusaha, seperti Kadin, Hipmi, Hippi, Iwapi, dan sebagainya. Semua pakai istilah pengusaha?

Kita memang ingin bernostalgia. Dulu ada SDI, Sarikat  Dagang Islam. Itulah awal bangkitnya para pejuang kemerdekaan dari kalangan pedagang atau disebut saudagar. Dulu belum ada istilah pengusaha. Kita ingin mengenang istilah yang lazim di saat kebangkitan umat di awal perintisan kemerdekaan Indonesia.

Yang mendapat amanat untuk merintis dan menggerakkan Pilar Ketiga itu kalau tidak salah adalah JSM dan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Apa bedanya?

Dalam Muktamar, amanah mengemban Pilar Ketiga itu di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. PP mempunyai instrumen Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK). MEK ini berperan sebagai regulator, bukan eksekutor. Anak kandung MEK ada dua, BTM dan JSM. BTM bergerak di bidang keuangan. JSM yang baru lahir setelah Muktamar di Makassar, bergerak di bidang non-keuangan, dan dimotori oleh para pelaku industri dan usaha riil lainnya.  

Bagaimana mensinergikan program JSM dan BTM?

Harusnya kami bergandengan tangan dan merapatkan barisan karena bagaimana pun juga, para saudagar dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan modal atau pembiayaan. Di sinilah perannya BTM. Alhamdulillah saya sebagai ketua JSM sudah membuat komitmen dengan Ketua Induk BTM. Kita ingin bergandengan tangan. Pasca Muhammadiyah Microfinance Summit 20019 di Pekalongan ini, kita ingin bersama roadshow ke berbaga daerah di Indonesia. Kita ingin bersama-sama, di situ ada BTM, di situ pula ada JSM. Di situ ada JSM tapi belum ada BTM, kita akan dorong terbentuknya BTM. Kita bersinergi, berkolaborasi dan bersepakat nanti akan kita buka kantor bersama, BTM dan JSM.

Dana di amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang diparkir di bank-bank cukup besar. Sekitar Rp 16 triliun. Bagaimana meyakinkan AUM agar mau menyimpannya ke BTM?

Kita berada dalam satu rumah besar Muhammadiyah. Karena ini terkait dengan masalah uang, ini masih terkait dengan persoalan kepercayaan. Apalagi, keberadaan AUM-AUM jauh lebih dulu dari BTM. Di dunia bisnis, itu hal yang wajar. Tugas BTM adalah bagaimana menampilkan manajemen dan kinerja yang baik dan profesional agar tumbuh kepercayaan itu.

Bukankah jika ada political will dari MEK atau PP Muhammadiyah, maka aspek ketidakpercayaan itu tidak perlu ada, karena penyisihan dana AUM ke BTM merupakan keputusah organisasi yang harus diikuti oleh seluruh unsur organisasi?

Memang itu bedanya Muhammadiyah dan korporasi yang bisa mewajibkan seluruh bidang usahanya menyimpan dananya ke bank milik grup. Memang  sudah ada Pimpnan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang berani mewajibkan seluruh AUM-nya untuk menyimpan dananya di BTM. Dan berhasil, contohnya di Kabupaten Pemalang. Tapi masih banyak PDM yang belum melaksanakan political will-nya, sehingga nyaris seluruh dana AUM-nya disimpan di bank.

Adakah regulasi pasca Muktamar Makassar yang dapat dijadikan dasar bagi BTM?

Setahu saya, MEK PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat edaran 004/1.8/G/2017 yang ditujukan kepada PDM di tingkat kota/kabupaten dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di tingkat provinsi. Tapi masih sebatas menugaskan  pendirian BTM primer di PDM dan BTM sekunder atau pusat BTM oleh PWM di tingkat provinsi.

Yakinkah, untuk menumbuhkan kepercayaan AUM, BTM itu bisa amanah dan professional dalam mengelola dana yang ada?

Ya harus bisa. Bukankah Muhammadiyah dicatat sebagai ormas keagamaan yang modern dibandingkan dengan ormas yang lain. Tantangan Muhammadyah adalah bagaimana mewujudkan integrasi antar-BTM di tingkat primer BTM, Pusat BTM, dan Induk BTM.  Kami juga mendorong agar BTM memiliki jaringan yang terintegrasi, modern, dan profesional.  Karena itu JSM berharap BTM bisa tampil dengan tata kelola manajemen yang modern dan profesional.

Kembali ke peran JSM. Bagaimana anggota JSM akuntabel usahanya agar bisa dibiayai BTM?

Ya kami upayakan agar setiap usaha yang dijalankan anggota JSM akuntabel sehingga BTM mau memberikan modal usaha yang dibutuhkan.    

Apakah JSM sudah membuat peta potensi anggotanya?

Itu sedang kita upayakan. Sangat kebetulan, para anggota JSM kebanyakan dari pengusaha level menengah ke bawah, sehingga banyak disibukkan menata usahanya masing-masing. Itu tantangan kami. Saat ini mayoritas anggota JSM adalah pengusaha kelas UKM. Masih sedikit anggota JSM level menengah ke atas. Para pengusaha besar yang bergabung menjadi anggota JSM semata-mata karena ingin ber-Muhammadiyah. Ikatan kesaudagaran Muhammadiyah belum terwujud. Kami sedang upayakan agar anggota Muhammadiyah yang menjadi pengusaha besar mau bergabung dan membesarkan JSM. Itulah PR besar kita.

Sebetulnya apa sih cita-cita besar JSM itu?

 Selain menjaring saudagar besar, JSM ingin menumbuhkan saudagar kecil yang naik kelas menjadi saudagar menengah dan besar Juga kami ingin mencetak saudagar-saudagar baru. Ini bisa terwujud dengan adanya jaringan bisnis melalui JSM.

Untuk mencetak saudagar baru dan menaikkelaskan saudagar kecil, tentu JSM punya program atau modul seperti pelatihan-pelatihan. Apa saja?

Itu yang belum ada. JSM kan organisasi baru di Muhammadiyah. Jadi yang perlu kami lakukan adalah pertama, menata organisasi. Kedua, sosialisasi atas keberadaan JSM ini. Ketiga, membangun jaringan antar saudagar, termasuk menjadikan saudagar besar sebagai bapak asuh bagi saudagar kecil. (bs1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *