RUU Gagal Disahkan, Agung: Masyarakat Koperasi Butuh UU Baru


JAKARTA- Eksplore.co.id – Nasib Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian sama dengan sejumlah RUU lainnya yang seyogyanya akan disahkan dalan rapat paripurna DPR di penghujung masa jabatannya, 30 September 2019.

Memenuhi tuntutan demonstrasi mahasiswa, pada gilirannya kepalang tanggung, DPR tidak mensahkan semua RUU, termasuk yang tidak dituntut mahasiswa.  “Telah diadakan rapat Bamus antara pimpinan DPR RI dan seluruh unsur pimpinan fraksi dan komisi terhadap usulan penundaan atau carry over beberapa RUU yang akan kita selesaikan sebetulnya pada periode kita ini,” kata Bambang Soesatyo, ketua DPR periode 2014-2019, ketika itu.

“Dekopin menghormati keputusan tersebut. Tetapi Dekopin menyayangkan langkah tersebut karena masyarakat koperasi sangat membutuhkan UU baru sebagai pengganti UU Nomor 25/1992 yang bersifat sementara dan sudah ketinggalan zaman,” kata Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr Agung Sudjatmoko.

Kepada Eksplore (2/10/2019), Agung mengungkapkan,  kewenangan menyusun dan menetapkan UU ada di presiden dan DPR RI. Sedangkan, tugas Dekopin sudah optimal untuk memberikan masukan melalui tim pembahasan, melakukan lobi dan mendorong segera disahkannya RUU Perkoperasian.

Dia berharap, DPR masa bakti 2019-2024 serius memperjuangkan terbitkan UU Perkoperasian yang baru untuk menjawab  perubahan yang besar. Dinamika ekonomi dan sosial di kawasan regional dan global luar biasa.

Sebagai kaum penggerak koperasi, Agung, memahami pula adanya dinamika politik serta tarik-menarik kepentingan. “Kita paham siapa yang memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat melalui koperasi dan kita juga paham kekuatan besar yang bermain dalam ‘drama RUU Koperasi’,” tuturnya.

Karenaitu dia berharap insan koperasi juga memahami kondisi tersebut dan tidak melakukan langkah-langkah yang merugikan gerakan koperasi. Insan koperasi harus dewasa menerima kenyataan ini. Ini bukan akhir perjuangan, ini belum ada kata final.  “Masih banyak jalan untuk berjuang membangun ekonomi. Saya juga berharap elite politik dan pemerintah baru nanti segera mengesahkan UU Koperasi untuk menjamin adanya kepastian hukum di kalangan gerakan koperasi,” kata Agung.

Yang terang, dia berpendapat, RUU Koperasi bukan isu yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, RUU Koperasi justru memberikan kepastian hukum, kejelasan pembangunan koperasi, bentuk keberpihakan pemerintah atas ekonomi rakyat, serta benteng terakhir dari arus globalisasi dan teknologi untuk pembangunan ekonomi nasional.
Terkait polemik adanya Dekopin sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi, Agung nenyatakan itu tidak dalam artian menghalangi hak berserikat dan berkumpul.

Menurutnya, Dekopin lebih banyak untuk memudahkan menyalurkan aspirasi dan alat perjuangan gerakan di dalam dan luar negeri. Di negara lain juga seperti itu. Banyak organisasi koperasi tetapi untuk perjuanganya bergabung di satu wadah. Misal,  SNCF di Singapore, PCC di Philipina, JCC di Jepang, CLUSA di Amerika, Angkasa di Malaysia, VCA di Vietnam. Hampir di semua negara untuk wadah perjuangan gerakan koperasinya satu.

Bagaimana dengan polemik tentang keberadaan Dekopin? Agung melihat, mereka yang mempermasalahkan Dekopin akibat tidak paham dan punya agenda kepentingan tertentu atau paling pengin aktif terlibat tapi tidak terpilih di kepengurusan.

Kalau ada yang meributkan juga bahwa Dekopin mendapatkan anggaran, kata Agung, banyak organisasi di negera kita mendapatkan anggaran negara seperti PMI, Pramuka, dan sebagainya. Toh semua dapat dipertanggungjawabkan. “Lagi pula penggunaannya juga telah  dikoordinasikan dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkop, Bappenas dan Kemenkeu. Pengawasannya dilakukan oleh BPK,” ujarnya mengakhiri pernyataannya. (ab1)

1 Komentar

  1. Kusnanto

    Untuk syarat pendirian koperasi, khusus keanggotaan agar kembali ke UU 25/1992, minimal 20 orang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *