MPR Harus Fokus Selesaikan Tiga PR Utama

JAKARTA – Eksplore.co.id Ada tiga tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) periode 2019-2024. Ketiga PR itu adalah menyangkut amandemen UUD, diberlakukannya GBHN, dan status hukum Tap MPR.

Hal itu diungkapkan Abdul Kholik, anggota MPR dari unsur DPD daerah pemilihan Jawa Tengah. ”Tiga hal ini hampir dua periode diperjuangkan. Artinya sudah 10 tahun lebih berputar-putar dengan sumber daya yang cukup besar, tapi belum ada hasil yang signifikan,” kata Kholik yang sebelumnya malang melintang sebagai tenaga ahli DPR maupun DPD.

Dia meyakini, dengan adanya penambahan struktur kepemimpinan MPR yang cukup besar, ke depan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini masih belum optimal. Menurut dia, untuk mewujudkan sebagai rumah kebangsaan, MPR dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Berkaca pada hasil rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019, menurut Kholik, substansinya masih sama.

Terkait fakta yuridis, adanya amandemen revisi UU MD3 telah melahirkan kepemimpinan MPR dengan jumlah yang lebih banyak. Sebelumnya pimpinan MPR meliputi satu orang ketua dan lima wakil ketua. Kini, di periode 2019-2024, jumlah wakil ketua MPR membengkak menjadi sembilan orang. Mereka mewakili seluruh fraksi dan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain unsur pimpinan, MPR juga dilengkapi dua alat lembaga, yaitu Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Konstitusi. ”Sebenarnya kalau mengacu Pasal 5 UU MD3 bahwa tugas MPR melakukan kajian konsitusi dan kenegaraan, mestinya lembaga ini dijadikan alat kelengkapan mandiri masing-masing,” tutur Kholik kepada Eksplore, Sabtu (5/10/2019).

Badan Pengkajian, kata dia,  diharapkan bisa menjadi dua yaitu Badan Pengkajian Ketatanegaraan yang tugasnya melakukan kajian dan upaya penyempurnaan sistem ketatanegaraan, kinerja lembaga negara, dan hubungan lembaga negara.

Kedua, Badan Pengkajian Konstitusi yang tugasnya melakukan kajian terhadap norma konstitusi dan turunannya dalam UU dan peraturan berikutnya, serta input balik dari turunan konstitusi. Hal itu termasuk kebutuhan mengenai amandemen konstitusi.

Dengan penguatan ini, katanya, maka kemungkinan akan lebih mendorong kinerja MPR kaitannya dengan tiga pekerjaan rumah tadi. Rekomendasi bisa lebih dioptimalkan sekaligus juga pimpinan MPR itu lebih memiliki alur tupoksi yang lebih jelas karena alat kelengkapannya menyesuaikan. “Jadi alat kelengkapan MPR harus direstrukturisasi. Ini hal baru,” kata penyandang gelar  doktor bidang hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang ini.

Sebelumnya, setelah melalui proses yang panjang, pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimonte dan Hillary Brigitta Lasut berhasil menetapkan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua MPR, Kamis (3/10/2019). Semula dua orang, yaitu Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra dan Prof Fadel  Muhammad dari unsur DPD ngotot ingin mencalonkan diri sebagai ketua MPR. Setelah diadakan lobi antar pimpinan fraksi maupun pimpinan partai, Muzani dan Fadel pun menyerah.

Dengan demikian, kesembilan wskil ketua pendamping Bambang Soesatyo adalah; Ahmad Baskoro (Fraksi PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Jazilul Fawaid (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Lestari Moerdijat (Nasdem), Syarif Hasan (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Asrul Sani (PPP), dan Fadel Muhammad (kelompok DPD).

Saat pertama kali memimpin rapat paripurna MPR, Bambang yang akrab disapa Bamsoet itu mengusulkan pembentukan empat kelengkapan Majelis. Yaitu, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Seluruh anggota MPR yang hadir pun langsung setuju. ((bs1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *