JAKARTA (Eksplore.co.id) – Kementerian Koperasi dan UKM ingin memastikan segala regulasi yang menghambat tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM ditiadakan.  Kemenkop dan UKM menginginkan agar entitas koperasi dan UMKM mendapatkan keadilan perlindungan dan kemudahan berusaha.

“Melalui omnibus law diharapkan koperasi dan UMKM akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat”, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Ngobrol bareng Teten Masduki (NGETEM X KUKM) bersama para pengurus koperasi dan UKM tentang Omnibus Law, di Gedung Smesco Indonesia, di Jakarta, Senin (9/3/2020). Tema NGETEM X KUKM adalah tentang Omnibus Law.

Acara itu dihadiri para pengurus koperasi, pelaku UMKM. DiD acara itu,Teten  bertekad, yaitu memastikan seluruh kepentingan pelaku koperasi dan UMKM diperlakukan secara adil, ada kemudahan dalam berusaha dan dipastikan tidak boleh ada kebijakan yang mempersulit.

Teten mencontohkan, omnibus law mengatur agar investasi juga masuk ke sektor UMKM melalui kemitraan. Sehingga, usaha besar tidak menyikat usaha UMKM tapi justtu dapat bersinergi saling menguntungkan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.

“Kemudahan-kemudahan investasi, jangan sampai berdampak negatif pada koperasi dan UMKM. Jangan sampai kita ingin ada kemudahan investasi tapi di sisi lain memukul koperasi maupun usaha kecil menengah,” ujar Teten.

Dia melanjutkan,  melalui Omnibus Law dirancang aturan agar koperasi berkembang lebih cepat dan lebih dinamis dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Koperasi dimungkinkan menjalankan usaha di berbagai sektor.

Menurut Teten, kemudahan mendirikan koperasi maupun registrasi UMKM yang diberikan, juga dilengkapi proteksi buat mereka.  Dengan berbagai keterbatasan UMKM yang baru tumbuh kalau disuruh bertarung bebas, tentu akan tumbang.

Dalam paparannya, Teten menegaskan ada lima hal terkait terobosan hukum di sektor KUMKM. Pertama, memudahkan perizinan bagi UMKM. Kedua: memudahkan perizinan bagi koperasi . Ketiga,  perlunya membangun  kemitraan bagi KUKM. Keempat, kemudahan akses pembiayaan. Termasuk  Kelima, akses pasar.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menambahkan, Kemenkop dan UKM mempersiapkan tim untuk pembahasan di DPR. Ia juga menunggu masukan dari para pelaku Koperasi dan UKM untuk disampaikan pada pembahasan omnibus law.

Saat ini, pihaknya juga perlu melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. “Sosialisasi seperti ini harus terus menerus dilakukan supaya mempunyai persepsi yang sama antara pemerintah dengan pelaku Koperasi dan UKM,” tambah Rully.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid mengungkapkan kegundahannya karena koperasi dilarang mempraktikkan layanan prima koperasi seperti perbankan.

Andi ingin agar koperasi sejajar dengan mitra perbankan. Dia mengeluhkan larangan koperasi berpraktis seperti layaknya perbankan. “Demi meningkatkan layanan kepada anggota kami membuat sistem transaksi secara digital dengan mengadakan ATM,” kata Andi.

Leony, pemilik Resto Bukit Air di Ciomas, Bogor, juga membenarkan. Usaha mikro kecil banyak terkendala permodalan dan akses pasar. “Karena itu UMKM perlu difasilitasi dan harus membangun jaringan usaha seluas-luasnya,” kata Leony, perempuan berkerudung itu.  (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini